Morotai Menuju Embarkasi Haji, Dukungan Juga Datang dari Tokoh Agama dan Masyarakat

RadarTimur.id, Morotai – Sebuah harapan besar tengah tumbuh di ujung utara Maluku. Gagasan menjadikan Kabupaten Pulau Morotai sebagai embarkasi haji resmi untuk wilayah Indonesia Timur bukan hanya menjadi wacana belaka, tetapi mulai mengakar dalam hati masyarakat.

Dukungan dari berbagai tokoh agama, masyarakat sipil, hingga politisi lokal terus mengalir deras, menandakan bahwa ide ini bukan sekadar mimpi, melainkan aspirasi kolektif yang ingin segera diwujudkan.

Gagasan ini pertama kali mencuat ke publik lewat pernyataan mantan Ketua Wilayah GP Ansor Provinsi Maluku Utara, Salim Taib. Ia mengatakan, gagasan agar Pulau Morotai dapat dijadikan sebagai titik embarkasi haji untuk wilayah timur, mengingat letak geografisnya yang strategis serta sejarahnya sebagai kawasan berperan penting dalam jalur logistik dan pertahanan negara.

Dukungan Ulama dan Tokoh Agama

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulau Morotai, Hi. Arsad Haya, menyambut baik gagasan tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa wacana menjadikan Morotai sebagai embarkasi haji akan menjadi solusi jangka panjang atas kesulitan para jamaah asal wilayah timur Indonesia yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Makassar atau Surabaya.

“Kalaupun gagasan embarkasi haji diseriusi, kami dari MUI Morotai sangat mendukung ide ini. Ini adalah bentuk keadilan pelayanan kepada umat. Morotai sangat layak, dan kami minta segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” ujar Hi. Arsad Haya.

Tak hanya memudahkan perjalanan jamaah, menurutnya, kehadiran embarkasi haji di Morotai akan menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat, membuka banyak peluang ekonomi dan meningkatkan kesadaran spiritual umat secara lebih luas.

Efisiensi dan Pemerataan Pelayanan

Dukungan juga datang dari Wakil Imam Masjid Agung Baiturrahman, Sayuti Dj Wahab. Ia memandang gagasan tersebut sebagai langkah strategis yang bukan hanya mempermudah calon jamaah haji, tetapi juga mencerminkan semangat pemerataan pelayanan negara hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Selama ini jamaah dari wilayah sekitar Morotai harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk berangkat haji. Dengan adanya embarkasi di Morotai, akan ada efisiensi besar dalam waktu, tenaga, dan biaya. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang nyata,” katanya.

Sayuti juga menekankan bahwa pembangunan embarkasi haji akan memicu percepatan pembangunan infrastruktur penting seperti bandara, jalan penghubung, rumah sakit, serta fasilitas pendukung lainnya. Namun ia memberi catatan penting: “Kita harus pastikan semua disiapkan secara matang. Apakah bandara sudah siap untuk menerima ribuan jamaah? Bagaimana fasilitas asrama haji, layanan kesehatan, dan SDM-nya? Harus ada pelatihan, koordinasi lintas lembaga, dan manajemen yang profesional.”

Morotai Sebagai Simpul Strategis dan Ekonomi Baru

Sementara itu, Irwan Soleman, tokoh masyarakat, melihat potensi gagasan ini dari sisi ekonomi dan pembangunan daerah. Menurutnya, jika berhasil direalisasikan, embarkasi haji akan membawa dampak besar terhadap pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan lokal.

“Travel haji, ritel, kuliner, transportasi, semuanya akan hidup. Ini bukan hanya pelayanan agama, tapi bisa jadi motor penggerak ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terdongkrak, dan lapangan kerja pun terbuka luas,” ungkap, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Morotai, ini.

Irwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah pusat, “Pemda harus bangun jejaring kuat. Ini bukan proyek yang bisa dikerjakan sendiri. Harus melibatkan semua sektor dan menjangkau 10 kabupaten/kota lain di Maluku Utara agar manfaatnya benar-benar terasa,” ujarnya.

Harapan Masyarakat dan Tantangan ke Depan

Sebaliknya Moh Akbar Mangoda Ketua KNPI Pulau Morotai mengatakan, di balik semangat yang membara, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. Penetapan Morotai sebagai embarkasi haji tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan wacana. Diperlukan studi kelayakan, perencanaan matang, serta dukungan kebijakan dari Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan. Infrastruktur dan sumber daya manusia harus disiapkan dengan standar internasional, mengingat pelayanan haji bersifat sensitif dan sangat kompleks.

“Jika semua elemen dapat bekerja sama, bukan mustahil Pulau Morotai akan menorehkan sejarah baru, dari bekas pangkalan militer Perang Dunia II menjadi pintu gerbang suci bagi umat Islam menuju Tanah Suci,” kata tokoh muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN), DPRD Pulau Morotai.(ksm)