Dosen Unkhair Dorong Pemprov Susun Roadmap Pascatambang

RadarTimur.id, Ternate – Suara kritis datang dari Dosen Pariwisata Universitas Khairun (Unkhair) Sunaidin Ode Mulae, yang menyoroti masa depan pembangunan Maluku Utara (Malut), di tengah bayang-bayang menurunnya sektor tambang. Menurutnya, tanpa roadmap konkret, visi pembangunan yang digaungkan Pemerintah Provinsi hanya akan menjadi janji manis tanpa pijakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wagub Sarbin Sehe, diketahui tengah mendorong pembangunan berbasis empat sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan pendidikan. Empat sektor ini disebut-sebut sebagai tulang punggung masa depan Malut, terutama ketika industri tambang tak lagi menjadi primadona.

Namun, Sunaidin kemudian mempertanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan transisi besar ini.

“Empat sektor itu penting dan strategis, tapi tanpa peta jalan dan diversifikasi program yang jelas, kita hanya menjual harapan kosong ke rakyat,” tegas kandidat doktor pariwisata di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, Minggu (8/6/2025).

Ia menilai waktu lima tahun yang digadang-gadang untuk mentransformasi ekonomi daerah dari tambang ke sektor-sektor non-tambang sebagai sesuatu yang sangat ambisius, bahkan nyaris mustahil tanpa perencanaan terukur.

Lebih lanjut, Sunaidin menyinggung dampak negatif pertambangan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

“Belum pernah ada riset kuat yang membuktikan tambang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang terjadi justru kerusakan lingkungan, ketakutan sosial, dan hancurnya ekosistem,” ujarnya.

Untuk itu, pemprov harus mengambil tanggung jawab penuh dalam menyiapkan langkah-langkah pascatambang. Tidak cukup hanya menyebut sektor alternatif, tetapi juga perlu membangun roadmap pembangunan lima tahunan yang bisa dijadikan acuan semua perangkat daerah dalam bekerja.

“Masa depan Maluku Utara tidak bisa digantungkan pada retorika. Kita butuh arah, strategi, dan keberanian mengeksekusi. Roadmap itu wajib hukumnya,” tegasnya lagi.

Sunaidin pun mengajak seluruh elemen pemda untuk bersama-sama menyusun strategi pembangunan terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau ini dilakukan serius, multiplier effect-nya akan besar. Ekonomi lokal tumbuh, masyarakat sejahtera, dan alam tetap terjaga. Tapi kalau tidak? Kita akan kehilangan kesempatan emas untuk menyelamatkan Malut pascatambang,” tutupnya.(zal)