Pemerintah Bakal Kembangkan Perikanan dan Perkebunan di Areal Bekas Tambang Malut

RadarTimur.id, — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan di Maluku Utara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi hilirisasi pasca-tambang yang dirancang untuk delapan tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam acara Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6).

“Untuk Maluku Utara, pada tahun ke-8 atau ke-9, kita akan mulai membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan, memanfaatkan lahan-lahan eks tambang,” ujar Bahlil.

Menurutnya, upaya ini bertujuan menjaga kesinambungan ekonomi di wilayah pertambangan setelah aktivitas tambang berakhir.

Kata dia, pentingnya diversifikasi agar Indonesia terhindar dari “kutukan sumber daya alam” yang menyebabkan stagnasi ekonomi usai eksploitasi tambang.

“Artinya, setelah tambang ini selesai, harus ada diversifikasi hilirisasi apa yang akan kita bangun,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lemhannas RI, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun roadmap hilirisasi pasca-tambang sebagai komitmen pemerintah terhadap hilirisasi berkelanjutan. Peta jalan ini akan dijalankan ketika cadangan nikel nasional diperkirakan habis dalam 10 hingga 30 tahun ke depan.

“Jangan anggap bahwa setelah tambang selesai, kami selesai. Jangan ajari kami, kami yang paling tahu tentang tujuan negara kami,” tegas Bahlil.

Selain potensi dari lahan bekas tambang nikel, Indonesia juga memiliki peluang besar dalam pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara.

Laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) menyebut Indonesia berada di posisi kedua global dalam potensi pengembangan energi surya di lahan bekas tambang, dengan kapasitas mencapai 59,45 gigawatt (GW).

Namun, pengembangan energi surya di area tersebut masih terbatas pada 600 megawatt (MW) dalam rencana nasional.(*)