Komisi II DPRD Pulau Morotai Gelar RDP, Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Unipas

RadarTimur.id, Morotai — Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Selasa (5/8/2025).

RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Samurai Distrik Universitas Pasifik (Unipas) beberapa hari lalu, yang menyoroti sejumlah persoalan di sektor ekonomi dan pertanian daerah.

Anggota Komisi II DPRD Morotai, Moh Akbar Mangoda, menyampaikan bahwa forum RDP difokuskan untuk mengevaluasi program kerja dan kebijakan dua OPD tersebut.

“Untuk Disperindagkop-UKM, kami menyoroti beberapa catatan penting, seperti evaluasi data penerima BBM minyak tanah (Mita) subsidi, penguatan pengawasan distribusi BBM Mita, dan memastikan masyarakat mendapatkan kuota sesuai regulasi,” tegas Akbar.

Akbar juga mendesak agar pelayanan BBM subsidi di Desa Libano dilakukan secara langsung oleh pengecer di wilayah tersebut.

Selain itu, dia juga menekan Disperindagkop-UKM agar segera mengaktifkan kembali Morotai Mall sebagai sentral kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami juga meminta agar data consaine dievaluasi, pembagian kontainer dipastikan adil dan merata, serta pengaktifan pasar di Desa Daruba perlu segera direalisasikan, tambahnya.

Sementara itu, terkait sektor pertanian, Akbar menyebut bahwa DPRD meminta DPKP untuk menyediakan pupuk subsidi bagi petani hortikultura serta mendukung dengan sarana lain seperti handtractor dan traktor roda empat (jonder).

Akbar juga mengungkapkan bahwa tahun 2025 DPKP telah merancang program penyediaan bibit unggul untuk beberapa komoditas pertanian utama.

“Bibit kelapa bido ditargetkan untuk lahan seluas 200 hektare, cengkeh 5 hektare, dan pala 400 hektare. Petani yang ingin mendapatkan bibit unggul ini bisa berkonsultasi langsung ke DPKP, karena program ini diprioritaskan bagi kelompok tani,” tutupnya.(ksm)