Plaza Gamalama Mangkrak, BEM Unkhair Kritik Keras Wali Kota Ternate

RadarTimur.id, Ternate – Plaza Gamalama yang dibangun sejak 2022 dengan anggaran lebih dari Rp110 miliar hingga kini belum difungsikan. Gedung yang berdiri di pusat Kota Ternate itu bahkan belum menyumbang satu rupiah pun bagi kas daerah, dan tidak tercatat sebagai properti investasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate, Sabtu (8/9/2025).

Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Khairun (BEM Unkhair) Ternate. Ketua Bidang Aksi dan Propaganda BEM Unkhair, Risko Hardi, menyebut kasus Plaza Gamalama bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan gagalnya visi ekonomi daerah.

“Ini bukan sekadar gagal administrasi. Ini menunjukkan gagalnya arah kebijakan Wali Kota dalam mengelola aset publik,” tegas Risko melalui siaran pers.

Menurutnya, di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, aset seperti Plaza Gamalama seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi daerah.

“Apa gunanya bangun gedung mewah kalau hanya jadi simbol pemborosan? Ini uang rakyat. Aset sebesar itu semestinya memberi manfaat ekonomi, bukan dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemkot Ternate belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 yang mewajibkan pengakuan dan pelaporan aset properti investasi. Padahal ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 2022.

Risko menilai lambannya pembaruan kebijakan akuntansi daerah menunjukkan ketidaksiapan birokrasi sekaligus kelalaian kepala daerah.

“Ada kelalaian sistemik, tapi juga pembiaran dari pucuk pimpinan. Ini tanggung jawab langsung Wali Kota, bukan hanya bawahan,” katanya.

BEM Unkhair mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap proyek strategis yang mangkrak atau tidak memberi dampak ekonomi, termasuk Plaza Gamalama. Mereka juga menyerukan agar masyarakat lebih aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah, terutama yang bersumber dari APBD.

“Kota ini tidak butuh simbol-simbol kosong. Kami butuh pembangunan yang menyentuh kehidupan warga,” tutup Risko.(abd)