Rinto Djalali Desak Pemkab Halbar Tuntaskan Masalah Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan

RadarTimur.id, Jailolo – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara, Rinto Djalali, angkat suara terkait deretan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Desa Tacim dan Desa Tudehe–Dere. Sederetan persoalan itu ditemui ketika reses, baru-baru ini.

Menurutnya, jika tidak ada penanganan serius, masalah-masalah ini akan semakin memperparah kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir Halbar.

Salah satu isu utama yang disorot Rinto adalah kerusakan berat ruas badan jalan yang menghubungkan Desa Tacim dengan Desa Tudehe–Dere. Kondisi aspal yang terkelupas, permukaan jalan yang berlubang, dan beberapa titik yang nyaris amblas membuat akses transportasi semakin sulit. Situasi ini diperparah ketika musim hujan tiba, di mana jalan menjadi licin dan berbahaya bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Jalan ini adalah jalur vital kalau putus, dampaknya menghambat mobilitas warga,” tegas Rinto.

Selain infrastruktur jalan, Rinto menyoroti krisis air bersih yang dialami warga Tudehe dan Dere. Selama ini, sebagian besar warga masih mengandalkan sumber air tradisional yang kualitasnya tidak terjamin.

Di sektor pendidikan, persoalan yang mencuat tidak kalah serius. Hak-hak guru, berupa dacil dan sertifikasi, disebut Rinto belum terealisasi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menurunkan semangat mengajar para pendidik, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran siswa.

Fasilitas fisik SMP Tudehe juga dinilai sangat memprihatinkan. Sekolah tersebut memiliki ruang belajar yang terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh siswa secara ideal.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kalau ruang belajar saja tidak memadai, bagaimana kita bisa berharap mutu pendidikan akan meningkat?,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Rinto menyoroti minimnya fasilitas di RSUD Jailolo. Kekurangan peralatan medis dan persediaan obat-obatan membuat pelayanan kesehatan belum optimal. Kondisi ini berisiko menghambat penanganan pasien, apalagi jika menghadapi kasus darurat.

Menurut Rinto, rangkaian persoalan ini merupakan indikator bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud di Halmahera Barat. Sehingga ditegaskan agar pemerintah daerah harus segera merumuskan langkah konkret dan terukur.

“Saya minta Pemkab Halbar jangan hanya mendengar laporan, tapi turun langsung ke lapangan. Lihat bagaimana warga berjuang dengan akses jalan rusak, kesulitan air bersih, sekolah yang sempit, dan rumah sakit yang serba terbatas. Semua ini menyangkut hak dasar warga yang harus dipenuhi,” kata Rinto.

Dia menambahkan, DPRD siap bersinergi dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi. Namun, tanpa kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah, dihawatirkan masalah-masalah tersebut akan terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat.(jul)