Warga Desa Goro-Goro Soroti Pemerintahan Desa yang Dinilai Tertutup

RadarTimur.id, Bacan – Pemerintah Desa Goro-Goro, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menuai kritik dari warganya. Mereka menilai pemerintahan desa periode saat ini kurang transparan dan minim melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Jan, salah seorang warga Desa Goro-Goro, mengungkapkan kekecewaannya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) yang diduga sudah terbentuk, namun hanya melibatkan kelompok tertentu.

“Sebelumnya pembahasan pembentukan Koperasi Merah Putih sudah dilakukan. Namun, sampai hari ini pembahasan itu meredup. Kami menduga koperasi itu sudah terbentuk tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang terlibat, sementara warga umum tidak dilibatkan,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Kritik juga datang dari warga lain yang menyoroti peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Goro-Goro, Tamrin Jamaludin. Menurutnya, Ketua BPD seharusnya aktif mengawal aspirasi masyarakat karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik di wilayah desa.

“Ketua BPD harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik di desa, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Warga mendesak agar Pemerintah Desa dan BPD segera menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas kejelasan pembentukan Koperasi Merah Putih dan membicarakan usulan program dari tiap RT untuk Tahun Anggaran 2025.

“Ketua BPD dan pemerintah desa harus segera melakukan Musdes, karena banyak warga bertanya soal kejelasan Koperasi Merah Putih dan perkembangan usulan program kami,” tambahnya.

Selain itu, warga juga mempertanyakan pembangunan kantor desa yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp120 juta yang telah ditetapkan.

“Anggaran sebanyak itu, tapi pembangunan kantor desa terlihat tidak sesuai,” tutupnya.(jul)