Kemenag Sula Mengecek Mutu Sarana Prasarana 13 Madrasah

Radar Timur

Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:59 WIT

RadarTimur.id, Sanana – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Sula, La Sengka La Dadu bersama Kasubag Tata Usaha, Bobby Facrudin, menghadiri kegiatan Mutual Check Awal (MC O) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Sanana, Minggu (17/8/2025). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari hingga 20 Agustus 2025.

MC O merupakan proses pengecekan ulang volume pekerjaan dan kesesuaian kondisi lapangan oleh tim Direksi Balai PUPR Provinsi Maluku Utara, konsultan, serta pihak terkait, sebelum dimulainya pekerjaan fisik di madrasah.

Langkah ini menjadi bagian penting dari Program PHTC yang digagas Kementerian Agama sebagai upaya revitalisasi dan rehabilitasi sarana-prasarana madrasah, baik negeri maupun swasta.

“Mutu pendidikan akan berubah menjadi lebih baik apabila didukung oleh pembangunan sarana-prasarana yang tertata rapi dan layak. Dengan program ini, kami berharap madrasah di Kepulauan Sula mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan,” ungkap La Sengka La Dadu.

Program PHTC yang merupakan hibah pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya pada madrasah di seluruh Indonesia.

Sebanyak 13 madrasah di Kabupaten Kepulauan Sula tercatat sebagai penerima manfaat program ini, yakni: MTsN 1 Sanana, MTs Nurul Bahri Pohea, MIS Nurul Bahri Pohea, MTs Babussalam Waiboga, MA Al-Ma’arif NU Wailau, MTs Al-Fatah Fat Iba, MTs Lunamata Wainib, MTs Rahmatullah Kou, MA LPM (Babussalam) Waisakai, MA Al-Khairaat Falabisahaya, MIS Al-Munawwarah Falabisahaya, MTs Al-Ma’ruf Ona dan MTs Babussalam Buya.

La Sengka menegaskan, kehadiran program ini menjadi solusi strategis dalam menata kualitas pendidikan Islam di Kepulauan Sula, khususnya bagi madrasah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Kegiatan MC O tersebut turut dihadiri tim Direksi PUPR, konsultan pelaksana, serta para kepala madrasah penerima program.(ari)