radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Jumat, 22 Agustus 2025

SEMAHABAR Kota Ternate Desak BPKP Segera Rilis Hasil Audit Proyek RS Pratama Halbar

RadarTimur.id, Ternate – Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate kembali menyoroti mangkraknya proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kabupaten Halmahera Barat.

Wakil Sekretaris Bidang Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) SEMAHABAR Kota Ternate, Renol Bahagia, menegaskan pihaknya mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera merilis hasil audit terkait proyek tersebut.

Menurutnya, publik berhak mendapatkan kepastian soal pengelolaan anggaran setiap program pemerintah.

“Ini penting sebagai ukuran sejauh mana kemampuan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memastikan tidak ada praktik korupsi di daerah,” ujarnya, Kamis (21/08/2025).

Renol yang juga mahasiswa Fakultas FISIP UMMU Ternate menambahkan, keberadaan BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, “Apalagi di tengah ketimpangan pembangunan yang bisa kita lihat hari ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, Gusti Ramli, mempertanyakan komitmen Bupati Halbar James Uang. Dirinya menyinggung pernyataan Bupati James usai rapat koordinasi dengan Kejari Halbar pada 25 Juni 2025 lalu, bahwa hasil audit proyek RSP ditargetkan rampung 16 Juli 2025.

“Hingga pertengahan Agustus ini, hasil audit belum juga dirilis oleh BPKP dan Kejari Halbar. Kami khawatir jangan sampai BPKP ikut-ikutan masuk angin,” tegasnya.

Gusti menilai, mangkraknya pembangunan RS Pratama di Kecamatan Ibu merupakan bentuk kelalaian Bupati yang justru menjauhkan fasilitas kesehatan dari masyarakat di Kecamatan Loloda dan Loloda Tengah.

Padahal, kata dia, proyek itu bersumber dari Kementerian Kesehatan RI, dan Pemda hanya dibebankan pada biaya pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Gusti menyebut rencana Bupati melanjutkan pembangunan RS Pratama di Kecamatan Ibu hanya mengejar asas kebermanfaatan, namun mengabaikan asas keadilan.

“Justru karena ada Loloda dan Loteng sehingga proyek ini muncul. Maka kami tegaskan kepada BPKP agar segera merilis hasil audit tersebut sebelum kami benar-benar melakukan perlawanan di jalan,” tandasnya.(abd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini