Soroti 60 Ribu Tenaga Kerja Industri, Gubernur Sherly: Mayoritas Bukan Warga Malut

RadarTimur.id, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, menyoroti ketimpangan pembangunan di daerahnya meski pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat. Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026 yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Senin (24/9/2025).

Sherly mengakui ekonomi Maluku Utara tumbuh tinggi hingga 32 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal II/2025 mencapai Rp60 triliun. Namun, menurutnya capaian tersebut belum dirasakan merata oleh masyarakat.

“Pertumbuhan itu hanya muncul di atas. Di kawasan industri, kebutuhan pangan bisa mencapai Rp100 miliar per bulan, tapi sebagian besar masih dipasok dari Manado dan Surabaya. Petani dan nelayan kita belum menikmati peluang itu,” ujarnya.

Selain persoalan pangan, Sherly juga menyinggung soal tenaga kerja di kawasan industri. Dari sekitar 60.000 pekerja, mayoritas merupakan pendatang dari luar Maluku Utara.

“Ini membuat pembangunan belum inklusif. Bahkan, jumlah penduduk Halmahera Tengah melonjak dari 38 ribu menjadi 100 ribu orang karena banyak pekerja pendatang mengurus KTP di sini,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Sherly menegaskan arah kebijakan APBD Malut difokuskan pada swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta belanja modal yang produktif.

“Setelah pendidikan dan kesehatan gratis, sekarang kita dorong putra-putri Maluku Utara agar bisa terlibat lebih besar di sektor industri. Setiap rupiah dari APBD harus kembali ke masyarakat. Itulah mandat utama pembangunan,” tegasnya.(abd)