Di Tengah Krisis Kesehatan, DPRD Morotai Setujui Anggaran Miliaran untuk Fasilitas Bupati dan Wakil

RadarTimur.id, Morotai – Ironi anggaran kembali mencuat di Pulau Morotai. Di saat masyarakat masih menghadapi kelangkaan obat-obatan di puskesmas, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama DPRD justru menyetujui kenaikan signifikan untuk fasilitas Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD Perubahan 2025.

Rapat paripurna yang digelar Selasa (1/10/2025) itu resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025. Namun, isi dokumen anggaran menimbulkan sorotan tajam. Pasalnya belanja kesehatan untuk masyarakat justru dipangkas, sementara fasilitas pejabat daerah naik berlipat.

Berdasarkan data yang diperoleh RadarTimur.id, anggaran medical check up Bupati dan Wakil Bupati melonjak hampir dua kali lipat, dari Rp550 juta menjadi Rp1,05 miliar. Sementara itu, pos anggaran kesehatan masyarakat merosot dari Rp186,09 miliar menjadi Rp153,12 miliar, atau berkurang sekitar Rp32,9 miliar.

Kondisi ini membuat pelayanan medis di puskesmas semakin terbatas, baik dari ketersediaan obat-obatan, biaya rujukan pasien, hingga tenaga medis. Sebaliknya, pembangunan fisik RSUD lebih diutamakan dalam APBD-P tersebut.

Tak hanya itu, sejumlah pos belanja seremonial dan fasilitas pejabat daerah juga meningkat, antara lain:

Pengadaan pakaian dinas dan atribut Sekda naik dari Rp430 juta menjadi Rp730 juta.

Pengadaan kendaraan dinas meningkat dari Rp2,6 miliar menjadi Rp3,38 miliar.

Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil bertambah dari Rp3,89 miliar menjadi Rp4,81 miliar.

Fasilitas keprotokolan dianggarkan Rp1,37 miliar.

Fasilitas komunikasi pimpinan mencapai Rp1,53 miliar.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp69,67 miliar baru terealisasi Rp11,35 miliar hingga 11 September 2025. Defisit sekitar Rp58 miliar membuat beban fiskal daerah dinilai kian berat, apalagi target PAD dianggap tidak realistis.

Kebijakan ini menuai kritik lantaran memperlihatkan ketidakselarasan prioritas antara kebutuhan publik dan kenyamanan pejabat. “Kesehatan masyarakat semakin terabaikan, sementara fasilitas pribadi pejabat justru dilapisi anggaran miliaran rupiah,” ujar salah satu sumber di DPRD yang enggan disebutkan namanya.

Situasi tersebut menambah daftar panjang polemik anggaran di Morotai, di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih terhimpit masalah dasar.(ksm)