Loloda Antara Ilusi Kesejahteraan dan Realitas Penjajahan Baru

Pegiat Sosial:

Imelda Shinta Raha

Bagi masyarakat Loloda, kata kesejahteraan hanyalah sebuah ilusi panjang. Dari zaman Kesultanan Ternate yang berjaya, masa kolonial Belanda, hingga lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, nasib mereka seolah tidak pernah bergerak. Mereka tetap berada di posisi paling pinggir dari pusaran pembangunan. Kata merdeka terasa asing, sebab yang mereka alami justru bentuk penjajahan baru yaitu ketertinggalan.

Apa yang dimaksud ketertinggalan? Ketertinggalan di Loloda adalah wajah ketidakadilan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan, bahkan listrik yang bagi orang kota sudah menjadi hal lumrah bagi mereka masih barang mewah.

Di banyak daerah lain, pembangunan infrastruktur menjadi bukti nyata hadirnya negara. Jalan raya mulus, jembatan megah, listrik stabil, fasilitas kesehatan yang lengkap, dan sekolah yang nyaman menjadi tanda bahwa pemerintah peduli pada rakyatnya.

Keterisolasian Transportasi

Namun di Loloda, wajah negara itu seakan tak pernah muncul. Akses jalan yang seharusnya menjadi urat nadi pergerakan ekonomi justru seakan dibiarkan mati. Jalan dari Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menuju Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), belum semuanya terkoneksi. Kalau warga Loloda dan Loloda Tengah ingin bersilaturahmi ke keluarganya di Loloda Utara, mereka harus lewat jalan kebun ataupun lewat laut dengan menempuh perjalanan berjam-jam.

Sebaliknya akses dari Tobelo, pusat pemerintahan Kabupaten Halut ke Desa Darume, Ngajam dan Worimoi, pusat pemerintahan Kecamatan Loloda Utara, hampir 8 jam waktu ditempuh. Apabila kondisi cuaca kurang bersahabat mengakibatkan sungai-sungai yang dilewat dalam kondisi banjir dan air laut pasang. Padahal normalnya, jalur itu bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam. 4 jam menjadi 8 jam, dengan risiko kecelakaan dan taruhan nyawa. Pertanyaan sederhana, apakah pemerintah tidak tahu kondisi ini? Atau pura-pura tidak tahu?

Jika daratan penuh derita, lautan pun tidak kalah menantang. Di wilayah Loloda Kepulauan, akses antar desa sebagian besar masih bergantung pada jalur laut. Ironisnya, sarana transportasi yang memadai hampir tidak ada. Tambatan perahu minim, kapal subsidi jarang, bahkan jalur penghubung dari Pulau Doi pusat kecamatan ke Tobelo pun tidak tersedia kapal feri dari pemerintah.

Masyarakat terpaksa mengandalkan longboat atau perahu kecil bermesin katinting yang rawan diterpa gelombang. Dalam kondisi cuaca buruk, perjalanan laut bisa berujung maut. Lalu, di mana pemerintah ketika rakyatnya harus mempertaruhkan hidup hanya untuk pergi ke pusat pelayanan kesehatan atau sekadar menjual hasil kebun dan laut?

Jeritan yang Tak Lagi Menggugah

Lebih menyakitkan lagi, kita sebagai sesama anak bangsa mulai mati rasa. Jeritan masyarakat Loloda tidak lagi menggugah nurani. Kita terbiasa membaca berita keterbelakangan tanpa merasa bersalah. Kita seakan lupa bahwa di sana ada manusia yang punya hak sama dengan rakyat di kota besar yakni hak atas pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan rasa aman.

Bagi masyarakat Loloda, jalan bukan sekadar aspal tapi juga simbol peradaban. Jalan adalah akses bagi anak-anak untuk bersekolah, bagi petani membawa hasil panen ke pasar, bagi nelayan menjual ikan, bagi keluarga mengantar orang sakit ke rumah sakit, bahkan untuk sekadar mengunjungi keluarga di kampung sebelah.

Ketika hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, maka jelas bahwa yang mereka alami bukan hanya ketertinggalan, melainkan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi.

Ironi Kekayaan Alam

Yang membuat luka ini semakin perih adalah kenyataan bahwa Loloda bukanlah daerah miskin sumber daya. Berdasarkan data Arsip Nasional Republik Indonesia, hasil eksplorasi PT Aneka Tambang pada 1970 menunjukkan Pulau Doi menyimpan cadangan mangan sekitar 326.250 ton dengan kadar 30–40 persen. Endapan ini bahkan sudah pernah dieksploitasi perusahaan profesional.

Selain mangan, terdapat pula potensi pasir besi di wilayah Loloda Tengah dan Loloda Utara, serta tambang emas yang kini masih dalam tahap persiapan eksploitasi. Belum lagi hasil pertanian dan lautnya. Kelapa, cengkeh dan pala menjadi tanaman unggulan. Sementara laut Loloda menyimpan kekayaan ikan yang melimpah, termasuk ikan tuna bernilai tinggi di pasar internasional.

Ironisnya, meski sumber daya alam melimpah, masyarakat Loloda tetap hidup dalam keterbelakangan. Hasil bumi dan laut mereka dikeruk, tetapi keuntungan tidak kembali ke rakyat. Mereka hanya menjadi penonton, bahkan korban, dari sebuah sistem ekonomi yang timpang.

Diamnya Intelektual dan Elit Politik

Ada yang lebih menyedihkan dari sekadar infrastruktur yang hancur, diamnya mereka yang seharusnya bersuara. Para intelektual asal Loloda, profesor, doktor, pejabat, tokoh politik banyak yang kini menempati posisi strategis. Namun, suara mereka jarang terdengar lantang memperjuangkan nasib rakyat Loloda.

Padahal, mereka lahir dari rahim tanah ini. Mereka tumbuh dengan keringat petani dan nelayan Loloda. Darah yang mengalir dalam tubuh mereka adalah darah orang Loloda. Apa arti gelar akademik setinggi langit bila telinga tuli terhadap jeritan rakyat sendiri? Apa arti jabatan tinggi bila hati membeku terhadap penderitaan kampung halaman?

Diamnya intelektual dan elit politik asal Loloda adalah bentuk pengkhianatan moral. Mereka seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan justru larut dalam kenyamanan pribadi.

Kegagalan Kolektif

Maka, kita harus berani menyebut ini dengan jujur bahwa keterbelakangan di Loloda adalah kegagalan kolektif. Pemerintah gagal menghadirkan keadilan pembangunan ke daerah pinggiran. Elit politik sibuk dengan perebutan kuasa. Intelektual terjebak dalam diam yang memalukan.

Sementara itu, rakyat Loloda berjalan di jalan terjal penuh lumpur, menyeberangi sungai tanpa jembatan, mengarungi laut dengan perahu kecil melawan gelombang, hanya untuk bertahan hidup. Dan yang lebih menyakitkan, setiap lima tahun sekali mereka kembali didatangi. Janji-janji manis dilontarkan, suara mereka diraup, lalu penderitaan kembali dilupakan.

Saatnya Membuka Mata

Sudah saatnya kita sadar bahwa pembangunan infrastruktur dasar bukanlah hadiah tapi adalah hak. Hak untuk hidup layak, hak untuk beraktivitas dengan aman, hak untuk merasakan keadilan pembangunan.

Loloda tidak butuh janji, Loloda butuh bukti. Mereka sudah terlalu lama menunggu. Menunggu tanpa kepastian adalah bentuk penjajahan paling nyata.

Jika pemerintah benar-benar ingin menghadirkan wajah keadilan sosial, maka Loloda harus ditempatkan dalam prioritas pembangunan. Jalan harus dibangun, jembatan disambungkan, pasokan listrik dimaksimalkan, sekolah diperbaiki, sarana kesehatan diperbaiki. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena itu adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

Ini bukan sekadar keluhan, melainkan panggilan moral. Suara rakyat Loloda harus menggema lebih keras. Karena keterbelakangan mereka bukanlah takdir, melainkan hasil dari kelalaian kolektif. Dan kelalaian hanya bisa diakhiri dengan keberanian untuk bersuara, serta komitmen politik untuk bertindak. Loloda tidak boleh terus hidup dalam ilusi kesejahteraan.(*)