BP-HIPPMAMORO Tolak Kunjungan Wapres, Soroti Lalainya Pemerintah Rusli–Rio
RadarTimur.id, Morotai – Rencana kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 15 Oktober 2025, menuai penolakan dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mereka menilai kunjungan itu hanya bersifat seremonial dan berpotensi tidak menyentuh persoalan riil masyarakat.
Penolakan ini disuarakan oleh Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) dan DPD II KNPI Pulau Morotai. Kedua organisasi tersebut menuding pemerintahan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Kristian Pawane gagal menjalankan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum BP-HIPPMAMORO, Fandi Lukman, menyebut, penolakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai di bawah Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Kristian Pawane.
Pasalnya kepemimpinan Rusli–Rio dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan kesejahteraan nelayan.
Sebaliknya kata dia, di tengah keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terbatas dan nasib nelayan yang kian sulit, anggaran fasilitas untuk kedua pimpinan daerah itu justru dinaikkan.
“Ironis, di saat rakyat berjuang untuk bertahan hidup, justru kenyamanan pejabat yang diprioritaskan,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Lanjut Fandi, kunjungan Wapres tidak memiliki urgensi karena kondisi sosial dan ekonomi di Morotai masih jauh dari kata layak.
“Kami tidak ingin kedatangan Wapres hanya jadi ajang pencitraan tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” kata Fandi, Senin (13/10/2025).
Fandi juga menyebut banyak persoalan mendasar belum diselesaikan oleh pemerintah daerah seperti konflik agraria antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara dan mandeknya proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang dinilai gagal menyejahterakan masyarakat.
“Sejak KEK ditetapkan, rakyat kehilangan lahan tanpa kompensasi dan tak mendapat manfaat apa pun,” kata Fandi.(ard)
