KNPI Morotai Sebut Kehadiran Gibran Tak Punya Urgensi bagi Rakyat

RadarTimur.id, Morotai – Rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Pulau Morotai pada 15 Oktober 2025 menuai penolakan dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pulau Morotai. Organisasi kepemudaan ini menilai kehadiran Gibran tak memiliki urgensi bagi rakyat dan hanya sebatas seremoni politik semu.

Ketua OKK DPD KNPI Morotai, Fijai Ali, dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025), menyebutkan bahwa rakyat Morotai hingga kini masih hidup dalam persoalan sosial, ekonomi, dan agraria yang tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kami menilai bahwa kunjungan tersebut tidak memiliki urgensi bagi rakyat Morotai. Ia hadir dalam bingkai seremoni dan simbolisme, sementara luka sosial, ekonomi, dan agraria rakyat belum pernah benar-benar diperhatikan,” ujar Fijai.

Menurutnya, Pulau Morotai bukanlah panggung untuk pertunjukan politik pembangunan semu. Tegasnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan, seperti konflik batas tanah antara TNI AU dan masyarakat, kasus agraria yang melibatkan PT Jababeka, serta ancaman tambang pasir besi di Morotai Jaya yang mengancam masa depan lingkungan dan kehidupan nelayan.

“Apa arti KEK jika nelayan tidak berdaulat atas lautnya? Apa makna investasi jika rakyat kehilangan tanahnya? Apa makna kunjungan pejabat jika ia hanya menyisakan jejak debu di bandara tanpa meninggalkan kebijakan yang berpihak?” tambahnya dengan nada tegas.

Melalui pernyataan sikapnya, DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan lima poin penting, yakni:

1. Menolak kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Morotai apabila hanya bersifat simbolik dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara nyata.

2. ⁠Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan konflik agraria antara TNI AU dan masyarakat Morotai, sebelum berbicara tentang investasi dan pembangunan KEK.

3. ⁠Menolak keras rencana tambang pasir besi di Morotai Jaya yang berpotensi merusak lingkungan dan menghancurkan kehidupan nelayan.

4. ⁠Meminta Pemda Morotai untuk segera mengintervensi sektor perikanan dan harga ikan rakyat, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam rantai produksi lokal.

5. ⁠Mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Morotai untuk bersatu menjaga tanah kelahiran ini dari segala bentuk kepentingan elit yang merugikan rakyat, serta menumbuhkan mosi tidak percaya terhadap kekuasaan yang mengabaikan suara rakyat.

KNPI Morotai menegaskan bahwa Pulau Morotai bukan sekadar nama di peta pembangunan, melainkan “nurani bangsa yang menolak tunduk pada kepentingan sesaat.”

“Pemuda Morotai akan terus berdiri di antara laut dan langit, di antara luka dan harapan — menjaga tanah ini dengan keberanian dan cinta,” tutup Fijai.(ksm)