Trans Kie Raha, Jalan Strategis Gerakkan Ekonomi Halmahera
RadarTimur.id, Sofifi – Langkah berani Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, membangun Jalan Trans Kie Raha menjadi sorotan baru arah pembangunan provinsi ini.
Di tengah keterbatasan infrastruktur ibu kota Sofifi, proyek jalan sepanjang 63 kilometer tersebut menjadi simbol perubahan yang menandai tekad pemerintah membuka isolasi wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Halmahera.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Malut ke-6 Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Sofifi, Jumat (7/11), Gubernur Sherly membeberkan alasan strategis pembangunan jalan penghubung Sofifi–Kobe itu.
“Trans Kie Raha bukan hanya jalan, tapi jembatan penghubung masa depan ekonomi Maluku Utara. Selama 26 tahun Sofifi menjadi ibu kota tanpa bandara, dan hasil studi menyatakan pembangunan bandara baru belum memungkinkan. Karena itu, konektivitas ke Bandara PT Weda Bay di Kobe adalah solusi realistis,” ujarnya di hadapan anggota DPRD.
Jalur darat tersebut, kata Sherly, akan memangkas waktu perjalanan dari Sofifi ke Kobe menjadi hanya sekitar satu jam. Akses baru ini diyakini akan menjadikan Sofifi lebih terbuka bagi kunjungan kementerian, investor, dan kegiatan nasional.
“Kendala utama selama ini adalah akses. Banyak tamu negara dan investor ingin datang ke Sofifi, tapi kesulitan transportasi membuat mereka batal. Jika jalan ini selesai, Sofifi akan terhubung langsung dengan bandara internasional terdekat, dan roda ekonomi akan bergerak cepat,” jelasnya.
Menepis anggapan bahwa proyek Trans Kie Raha membebani APBD, Gubernur Sherly menegaskan bahwa hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) justru menunjukkan efisiensi anggaran dan manfaat ekonomi yang signifikan.
“Dari anggaran awal Rp180 miliar, hasil evaluasi BPKP menyatakan cukup Rp90 miliar untuk pekerjaan sirtu sepanjang 29 kilometer. Nilai itu hanya sekitar 10 persen dari total belanja infrastruktur tahun ini, dan 0,03 persen dari total APBD,” tegasnya.
Selain membuka akses ke bandara, Trans Kie Raha juga disiapkan menjadi jalur vital distribusi barang antara wilayah timur dan tengah Halmahera.
“Petani dari Halmahera Timur dapat mengirim hasil panen ke kawasan industri IWIP di Halmahera Tengah yang memiliki lebih dari 90 ribu pekerja dan kebutuhan pangan besar setiap bulan. Ini bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Sherly menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil — petani, nelayan, dan pelaku UMKM.(red)
