Wabup Halut Minta OPD Lebih Fokus
RadarTimur.id, Halut – Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi Ahmad secara resmi membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2027 yang digelar di Hotel Greenland, Tobelo, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Halmahera Utara serta para kasubag program di masing-masing instansi.
Ketua panitia pelaksana, Stany Hangewa yang juga menjabat Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Halut dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, forum tersebut juga dimaksudkan untuk menajamkan indikator dan target program, mengakomodasi hasil Musrenbang kecamatan dan desa, serta menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad menegaskan bahwa arah pembangunan Halmahera Utara tetap mengacu pada visi daerah yakni “Terwujudnya Masyarakat Halmahera Utara yang Setara, Maju dan Berkelanjutan.”
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkab Halut menetapkan tema RKPD Tahun 2027 yaitu menata monektivitas dan tata kelola wilayah untuk memperkuat integrasi kawasan dan efektivitas pelayanan publik.
Kasman menjelaskan, tahun 2027 menjadi tahun strategis dalam perjalanan pembangunan daerah sehingga diperlukan perencanaan yang matang serta kebijakan yang tepat sasaran dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Dalam forum itu juga dipaparkan sejumlah target indikator makro pembangunan Halut tahun 2027. Di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 3,88 persen, angka kemiskinan ditekan menjadi 4,01 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,50, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun hingga 5,62 persen.
Kasman juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar lebih fokus dalam merancang program pembangunan dengan memperhatikan prioritas nasional serta meningkatkan capaian indikator kinerja daerah.
Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi, mengingat kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, OPD diminta untuk terus memantau proses perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta memastikan ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.
“Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan program prioritas yang mampu menjawab isu strategis dan tantangan pembangunan daerah, sekaligus menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD pada Musrenbang RKPD tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada 30 Maret 2026,” pungkas Kasman.(kro)
