Lefo Beasiswa Morotai

Oleh: Parto Sumtaki

Setiap masalah yang berhubungan dengan pendidikan itu ramai adanya di perbincangkan. Sejak awal, proses pendidikan bukan saja ihwal kecerdasan (paedagogis), namun adalah tentang taraf hidup seseorang yang di yakini dapat berubah ketika ia/dia dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Bahkan, tentang pendidikan; adalah senyawa teologis yang sedari awal menjadi bagian dari penciptaan manusia. Qur’an dan kitab-kitab agama langit (samawi) memberi sinyal bagi keberlanjutan umat manusia dalam mengelola bumi dan seisinya lewat pengetahuan dan pendalaman nilai-nilainya. Islam mengenal “iqra” sebagai perjumpaan manusia dengan alam semesta sebagaimana penuturan ini di jelaskan di dalam surat Al-Alaq ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira.

Pencapaian usaha-usaha manusia dalam membangun peradabannya menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam mengelola eksistensi pengetahuannya. Bahkan Tuhan hanya akan menghisab amal perbuatan manusia dengan derajat tertinggi karena ilmu dan pengetahuannya. Tentu tak terbatas pada apa yang di sebut ilmu (tahu dan tak tahu), tetapi juga berhubungan dengan “adab” yang dalam istilah modern di sebut etika.

Kita hari-hari ini menemukan banyak sekali policy pemerintah untuk memastikan warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Salah satunya adalah lewat pemberian beasiswa sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab konstitusionalitas negara terhadap warganya.

Tak dapat di sangkal, bahwa policy beasiswa sungguh sangat dapat menjadi pemicu bagi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena tentu salah satu faktor yang menyokong hal tersebut adalah pendidikan. Beasiswa tak dapat di generalisasi atau bahkan di dalilkan hanya karena “hidup tak bisa hanya dengan mengharapkan bantuan orang lain”, apalagi dengan mengatakan “bahwa kesuksesan studi seseorang tak mesti melulu hanya karena mendapatkan beasiswa”.

Dalil tersebut di atas sesungguhnya tak bisa di hubungkan dengan apa yang mestinya menjadi tanggung jawab negara. Pemberian beasiswa adalah murni kewajiban negara yang di atur dalam konstitusi. Warga negara tak bisa di biarkan menjadi objek semata dalam menuntun hidup dan penghidupannya. Itulah gunanya kita bernegara; bahwa setiap jengkal kewargaan adalah wajib bagi negara untuk mengurusinya. Dan pendidikan dalam hal ini adalah subyek yang terus menerus harus di jamin oleh negara. Bukan sebaliknya, menderivasi kepentingan kewargaan tersebut hanya karena alasan-alasan sublim.

Keutamaan negara dalam mengurusi warganya adalah absah dan wajib. Weber menyatakan “negara adalah institusi yang paling resmi menanamkan investasinya di wilayah publik”. Kehadiran negara dalam konteks ini, harus dapat di rasakan manfaatnya bagi kehidupan kewargaan. Karena itu, pendidikan yang tetap harus terurusi adalah tanggung jawab investasi negara untuk mencapai tujuannya.

Dalil efisiensi, adalah semata-mata untuk memastikan pendanaan yang sifatnya tidak urgen tak lagi ada. Namun, ketika itu berhubungan dengan dimensi pendidikan, efisiensi di maksudkan pada aspek ini adalah pengalokasian yang lebih proporsional dengan tetap menjamin pendanaannya. Bukan dengan menghentikannya. Di sinilah letak isi kepala dari berbagai pengampu kepentingan pendidikan di uji. Agar kelak “legacy” tentang pendidikan tetap menjadi “trigger” bagi pencapaian kehidupan yang layak dan bermartabat.

Pemerintah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) harus berani mengambil opsi yang lebih “relate” dengan kepentingan pendidikan. Penghentian beasiswa bukan saja menunjukkan daya rasa yang kurang, tetapi juga mengkonfirmasi bahwa sinyal policy pendidikan kita di daerah masih di bawah titik nadir. Padahal, kita tentu mahfum; bahwa peradaban-peradaban besar di dunia di bangun diatas fondasi intelektual, dan pendidikan adalah pemasoknya.

Di Morotai, tentu bukanlah hal yang baru. Kepemimpinan sebelumnya telah menerapkan pola pemberian beasiswa yang tentunya dapat di nikmati manfaatnya. Pemberian beasiswa full cost terhadap kualifikasi program studi tertentu oleh pemerintah daerah Pulau Morotai di yakini suatu kelak akan menjadi penyumbang bagi SDM tertentu. Pemberian beasiswa kedokteran terhadap putra-putri Morotai (non ASN dan ASN), juga terhadap perguruan tinggi UNIPAS Morotai adalah visi besar yang hendak di letakkan untuk mendorong pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Morotai. Begitu pula program studi lainnya yang “relevan” dengan kebutuhan SDM di daerah.

Dalam konteks itulah, saya percaya bahwa penghentian beasiswa dapat secara tegas memiliki resiko simultan, di mana kemampuan untuk mendanai sendiri studi bagi putra-putri Morotai akan sangat terdampak. Karena itulah,harus di pikirkan kembali pola dan modelnya. Jika dalilnya hanya karena ada sebagian di sebut “penumpang gelap” maka tentu hal tersebut bukanlah alasan substantif. Sebab, beasiswa yang di berikan selama ini secara faktual dokumen kependudukan mereka telah terkonfirmasi (terdata) sebagai penduduk Morotai. Juga dapat di carikan model pemberian dengan memperketat syarat dan opsi penerimaannya.

Sungguh bukan suatu perkara mudah, di tengah policy efisiensi dewasa ini. Namun, pemerintah daerah tentu punya segudang opsi dan alternatif. Gilirannya akan sangat terlihat kemampuan serta kapasitas pemerintah daerah ketika secara tegas terus-menerus menunaikan kewajibannya dalam dimensi pendidikan. Mengabaikannya hanya akan menjadi preseden buruk bagi upaya mencapai manusia unggul, adil, dan sejahtera sebagaimana visi besar yang di bawa sejak awal oleh rezim hari ini.

Namun, diatas semua itu, kawan-kawan semua; mari kita hormati apapun yang nanti akan di ambil sebagai bagian dari legacy yang akan terus di ingat oleh anak cucu negeri ini. Namun tidaklah berlebihan jika harapan untuk memikirkan kembali opsi alternatif demi kemajuan bukanlah perkara haram. Sebab, hanya dengan pendidikan kita akan terus menjadi, bertumbuh, berkemajuan serta berperadaban.