Tugas Mulia Polri Menyelaraskan Harapan dan Pengabdian

Oleh: Julfikar Ajang

Pekerja Media

“Vox Populi, Vox Dei” — suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagi sebagian orang, kalimat ini hanya slogan demokrasi. Tapi bagi aparat penegak hukum, terutama Polri, ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diemban bukan datang dari ruang hampa, melainkan dari mandat rakyat. Maka, menyelaraskan tugas dengan harapan masyarakat adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.

Lebih dari Sekadar Penegak Hukum

Polri bukan hanya lembaga yang bertugas menegakkan hukum, tetapi juga representasi kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak situasi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, masyarakat lebih dulu mengenal negara lewat kehadiran polisi bukan melalui pejabat tinggi atau menteri. Polisi yang datang saat ada kecelakaan, banjir, konflik sosial, atau ancaman keamanan.

Di Maluku Utara, hal ini terlihat nyata. Ketika banjir merendam permukiman warga di Desa Todowongi, personel Polairud Halmahera Barat dan anggota Polsek Jailolo langsung turun tangan. Mereka tidak hanya berjaga atau mengatur lalu lintas, tapi juga membantu evakuasi warga dan membersihkan sisa lumpur dari rumah-rumah yang terdampak. Polisi hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sekadar sebagai otoritas.

Demikian juga saat terjadi tanah longsor di Jalan Santo Pedro, Kota Ternate. Respons cepat dari jajaran Polres Ternate untuk mengamankan lokasi, mengatur arus lalu lintas, dan bekerja sama dengan BPBD menjadi contoh penting dari sinergi lintas sektor demi keselamatan warga. Bukan langkah heroik yang ditunggu masyarakat, tapi kehadiran tepat waktu dan kerja nyata di lapangan.

Kepercayaan Publik

Kehadiran fisik tidak selalu cukup. Yang lebih penting adalah kehadiran yang dirasakan secara emosional dan moral. Inilah yang disebut sebagai kepercayaan publik. Bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diciptakan lewat kampanye citra. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi, transparansi, dan keberpihakan pada kebenaran. Dan harus diakui, ini bukan hal yang mudah dipertahankan dalam organisasi sebesar Polri.

Satu kesalahan dari oknum bisa mencoreng kerja ribuan anggota lainnya. Ketika ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan represif yang tak proporsional, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Maka di sinilah pentingnya introspeksi dan perbaikan internal secara berkelanjutan. Profesionalisme dan integritas harus menjadi nilai yang hidup di semua lini, bukan sekadar jargon.

Dalam konteks ini, langkah Polda Maluku Utara yang berhasil meraih penghargaan Pelayanan Prima dan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) patut diapresiasi. Tapi lebih dari sekadar prestasi administratif, ini seharusnya dijadikan tolok ukur untuk mengoreksi area yang masih lemah dan memperkuat budaya pelayanan di tubuh kepolisian.

Pendekatan Kemanusiaan dalam Tugas Keamanan

Kepolisian juga mulai memahami bahwa pendekatan keamanan tidak bisa semata-mata menggunakan otoritas kekuasaan. Pendekatan sosial dan budaya menjadi kunci pencegahan jangka panjang terhadap berbagai ancaman, termasuk radikalisme.

Kegiatan nonton bareng film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia yang digelar Polda Malut adalah contoh pendekatan tersebut. Dengan mengangkat kisah tragis dari korban terorisme, kegiatan ini menjadi ruang reflektif bukan hanya bagi aparat, tapi juga masyarakat. Film bukan hanya tontonan tapi media edukasi yang emosional dan efektif. Saat masyarakat diajak mengenang korban seperti Intan Olivia Marbun, empati sosial terhadap korban dan penolakan terhadap kekerasan ekstremisme akan tumbuh dengan sendirinya.

Kapolda Malut, Irjen Pol. Waris Agono, bahkan mengaitkan secara langsung pengalaman pribadinya saat menghadapi tragedi tersebut sebagai bagian dari kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga perdamaian. Ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri pun ikut terlibat secara emosional dan moral dalam persoalan itu bukan sekadar menjadi pengambil kebijakan dari balik meja.

Mendidik, Bukan Hanya Mengatur

Polri juga punya peran besar dalam membentuk perilaku warga negara. Misalnya, upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan mahasiswa lewat deklarasi bersama Universitas Khairun dan Jasa Raharja adalah langkah edukatif yang patut didorong. Sebab bukan langkah itu sekadar menurunkan angka kecelakaan, tetapi juga membentuk ajakan kesadaran hukum sejak dini di dunia kampus.

Banyak anak muda yang lebih peka terhadap pendekatan yang kolaboratif ketimbang koersif. Dengan menjadikan kampus sebagai pusat edukasi keselamatan lalu lintas, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tapi juga menjadi fasilitator perubahan sosial.

Menjadi Bagian dari Solusi

Dalam banyak hal, rakyat tidak menuntut kesempurnaan dari Polri. Mereka tahu institusi sebesar ini tidak luput dari tantangan internal. Tapi yang diharapkan adalah keterbukaan, kesigapan, dan keberanian untuk memperbaiki diri. Ketika masyarakat melihat polisi bekerja dengan hati, melayani tanpa pamrih, dan hadir tanpa diminta, maka harapan itu akan tumbuh.

Pengabdian Polri memang tak selalu mendapat pujian. Sering kali kerja mereka hanya terlihat saat ada krisis. Tapi justru di saat-saat krisis itulah, kehadiran polisi menjadi sangat berarti. Menjadi garda terdepan keamanan, penengah konflik sosial, penolong saat bencana, dan penggerak solidaritas warga.

Harapan yang Masih Ada

Tugas Polri akan selalu dihadapkan pada dua sisi yakni sebagai alat negara dan pelayan masyarakat. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Negara yang baik tidak bisa dibangun tanpa rasa aman, dan rasa aman tidak bisa lahir tanpa kepercayaan.

Polri bisa dan harus menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Dalam setiap tugas yang dijalankan dengan niat baik dan integritas tinggi, di situlah suara rakyat akan bergema. Dan selama Polri setia pada tugasnya, suara Tuhan akan tetap menyertainya tidak dalam makna ilahi yang abstrak, tapi dalam bentuk kepercayaan dari rakyat yang mereka lindungi. Selamat Hari Bhayangkara ke-79 (1 Juli 2025).(*)