radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Senin, 30 Juni 2025

Di Hadapan Presiden, Gubernur Sherly Dorong Pemekaran Sofifi Jadi Kota Mandiri

RadarTimur.id — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali mengangkat isu strategis yang selama ini menjadi perhatian warga Maluku Utara (Malut) yakni pemekaran Kota Sofifi.

Dalam momen nasional bertajuk groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6), secara Daring, Sherly menyuarakan aspirasi tersebut langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Di kesempatan itu, Sherly menyisipkan permohonan khusus di luar agenda utama dengan menyoroti status administratif Sofifi yang meskipun telah menjadi ibu kota Provinsi Malut sejak pindah dari Kota Ternate pada 2010, hingga kini masih berstatus kelurahan.

“Satu lagi mohon maaf, Pak Presiden, ibu kota Sofifi itu masih kelurahan statusnya. Mohon diberikan kesempatan untuk bisa diubah dan menjadi kota yang mandiri,” ujar Sherly, disambut perhatian dari para tamu undangan.

Salim Taib, Pengaman Kebijakan Publik

Pernyataan itu sontak menjadi sorotan. Pasalnya, Sofifi telah berperan sebagai pusat pemerintahan provinsi selama lebih dari satu dekade, namun belum memiliki kewenangan setingkat kota. Hal ini berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal, birokrasi, dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Salim Taib Pengamat Kebijakan Publik menilai, pernyataan Sherly merupakan langkah strategis untuk mendorong realisasi pemekaran wilayah secara formal.

“Sudah saatnya Sofifi tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi juga memiliki struktur dan otoritas sebagai kota definitif,” ujarnya.

Dorongan pemekaran Sofifi juga dianggap selaras dengan rencana pemerintah pusat dalam memperkuat peran ibu kota daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, apalagi di tengah transformasi industri seperti yang ditunjukkan dalam proyek baterai kendaraan listrik yang sedang dikembangkan.

“Wacana pemekaran Sofifi bukan hal baru. Namun, pernyataan terbuka di forum nasional ini sebagai sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara serius memperjuangkannya ke tingkat pusat,” timpal dia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini