Fahmi Musa Dukung Malut Bangun Bank Pembangunan Daerah Sendiri, Soroti Ketimpangan dalam RUPS dan Deviden

RadarTimur.id, Halmahera Utara – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Fahmi Musa, menyatakan dukungannya terhadap wacana Provinsi Maluku Utara membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) sendiri dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan nama terbaru Bank Maluku-Maluku Utara (Maluku-Malut).

Wacana tersebut sebelumnya dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik, Salim Taib, dan kini mulai menuai respons positif dari kalangan legislatif daerah.

Fahmi, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai bahwa selama ini keterlibatan Maluku Utara dalam struktur pengambilan keputusan di Bank Maluku-Malut masih sangat minim. Salah satu contoh nyata adalah tidak dilibatkannya perwakilan Maluku Utara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank tersebut.

“Ini bukan hanya soal representasi, tapi soal keadilan fiskal dan transparansi. Pemasukan dari dana daerah, termasuk dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke bank tersebut cukup besar, namun apa yang kita terima dalam bentuk deviden sangat tidak sebanding,” ujar Fahmi saat ditemui di Tobelo, Selasa (5/8/2025).

Dirinya membandingkan kondisi tersebut dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di mana kontribusi deviden kepada daerah jauh lebih tinggi dan proporsional.

Lebih lanjut, Fahmi juga menyoroti ketimpangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Bank Maluku-Malut. Menurutnya, jumlah tenaga kerja dari Provinsi Maluku jauh lebih dominan dibandingkan dengan tenaga kerja asal Maluku Utara, meskipun unit-unit operasional bank tersebut juga tersebar di wilayah Maluku Utara.

“Padahal unit kerja di Maluku Utara, tetapi sebagian besar SDM yang direkrut berasal dari Maluku. Ini jelas merugikan kita dari sisi pembangunan kapasitas lokal,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah konkret untuk membentuk BPD sendiri yang sepenuhnya dikelola oleh dan untuk kepentingan rakyat Maluku Utara.

“Kami disarankan kepada Ibu Gubernur segera mengambil langkah strategis bersama dengan kepala-kepala daerah di Maluku utara untuk membahas pendirian bank pembangunan daerah sendiri. Dengan begitu Maluku Utara bisa mandiri secara fiskal dan memperkuat otonomi daerah dalam sektor keuangan,” tutupnya.(*)