AMPP-Togammoloka Gelar Dialog Publik, Soroti Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Malut
RadarTimur.id, Ternate — Dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Galela Malifut Morotai Loloda Kao (AMPP-Togammoloka) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar dialog publik bertajuk “Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Malut: Masa Depan Masyarakat dan Lingkungan Maluku Utara.”
Kegiatan yang berlangsung di Caffe Sabeba, Kota Ternate, pada Rabu (8/10/2025) ini dihadiri sejumlah peserta dari berbagai organisasi Cipayung dan kedaerahan.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kabid Hukum Polda Malut, Kombes Pol. Taufik Irpan Awalluddin, yang hadir mewakili Kapolda Malut, serta Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (PKSDH) Dinas Kehutanan Provinsi Malut, Ibnu Khaldun.
Dialog publik tersebut berlangsung dinamis dan sempat memanas lantaran banyak peserta melontarkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Malut, terutama terkait pengelolaan kawasan hutan, persoalan lingkungan, hingga ketimpangan pertumbuhan ekonomi.
Ketua AMPP-Togammoloka Malut, Muhammad Iram Galela, mengatakan bahwa momentum peringatan hari lahir Pemerintah Provinsi Malut pada 4 Oktober 2025 harus dimaknai sebagai ajang evaluasi terhadap kinerja dan capaian Gubernur Sherly Joeanda Laos selama satu tahun menjabat.
“Pemuda di sepuluh kabupaten/kota harus turut memberikan tanggapan dan pandangan terhadap perjalanan pemerintahan saat ini, sebagai wujud nyata peran generasi muda dalam kemajuan daerah,” ujar Iram.
Imran juga menyoroti lemahnya pelayanan publik serta ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 32,7 persen, tertinggi se-Indonesia tapi banyak petani, nelayan, dan buruh yang belum merasakan dampaknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iram menegaskan bahwa AMPP-Togammoloka akan terus membuka ruang dialog bagi pemuda dan pemangku kepentingan, serta berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat.
“Sebagai anak muda, kami akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif, sekaligus penjaga agar kebijakan daerah tidak merugikan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.(abd)
