Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur di Morotai
RadarTimur.id, Morotai – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (15/10/2025), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Tiba di Bandara Pitu sekitar pukul 12.00 WIT, Wapres Gibran langsung menuju Daloha Resort untuk bertatap muka dengan para pelaku UMKM. Setelah itu, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno serta meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Daruba Baru yang berlokasi di kawasan Water Front City (WFC) Zona II, Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan.
Kunjungan dilanjutkan ke Desa Joubela untuk melihat kondisi talud penahan gelombang yang rusak akibat hantaman ombak. Sekitar pukul 16.20 WIT, Wapres Gibran bertolak menuju Ternate menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU dari Bandara Pitu.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, serta sejumlah pimpinan Forkopimda.
Bupati Rusli Sibua menjelaskan bahwa pelabuhan di kawasan WFC II merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai dikerjakan sejak 2024 oleh Kementerian Perhubungan RI.
“Pelabuhan ini akan menjadi simpul transportasi laut dan mendukung sektor pariwisata kepulauan di Morotai,” jelas Rusli.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, mengatakan bahwa Wapres Gibran memberikan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian pelabuhan tersebut.
“Pembangunan pelabuhan ini pertama kali dibahas di Istana Wapres pada tahun 2023, dan mendapat persetujuan langsung dari Wapres serta Kementerian Perhubungan. Tahun 2024 sudah direalisasikan Rp15 miliar, sementara tahap dua tahun ini Rp7 miliar karena efisiensi anggaran,” terang Ahdad.
Dia menambahkan, pembangunan fasilitas umum pelabuhan dijadwalkan dimulai tahun 2026 dengan alokasi Rp8,7 miliar, “Tadi kami sudah sampaikan ke Wapres, dan beliau menegaskan bahwa tahun depan proyek ini harus selesai,” ujarnya.
Menurut Ahdad, total kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh fasilitas pelabuhan dan WFC Zona II mencapai Rp106 miliar.
“Ada 12 item pembangunan, dan baru sebagian yang terealisasi karena keterbatasan fiskal daerah. Alhamdulillah, Wapres merespons positif dan akan membahasnya bersama kementerian terkait di Jakarta,” tutupnya.(ksm)
