Polemik APBD Morotai Memanas, Dodi Rio Nilai Kritik Fiskal DPRD Diseret ke Arena Politik

RadarTimur.id, Morotai — Polemik pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai kembali mencuat ke ruang publik.

Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua DPD Brinus Morotai, Dodi Rio, yang melayangkan kritik keras terhadap sikap Ketua DPC Partai Gerindra Pulau Morotai, Irwan Soleman, dalam merespons koreksi internal DPRD terkait arah kebijakan fiskal daerah.

Dalam catatan kritis yang diterima redaksi, Dodi menilai perdebatan yang berkembang belakangan ini justru menjauh dari substansi utama penyelamatan keuangan daerah. Ia menyebut, diskursus APBD lebih banyak terseret pada tarik-menarik kepentingan politik ketimbang membahas solusi konkret atas kondisi fiskal Morotai yang kian rapuh.

Dodi merujuk pada pernyataan Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai yang sebelumnya menyampaikan peringatan serius mengenai kondisi fiskal daerah. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah pemangkasan anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp19,247 miliar, guna dialihkan ke program-program prioritas daerah yang belum berjalan optimal.

“Ini bukan manuver politik murahan. Ini sikap elegan seorang wakil rakyat yang mendahulukan kepentingan publik di atas kenyamanan kelembagaan,” tegas Dodi.

Menurutnya, langkah tersebut seharusnya dijadikan alarm serius bagi Pemerintah Daerah Pulau Morotai, bukan malah dibalas dengan serangan politik yang kontraproduktif.

Dia juga membeberkan proyeksi APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp709,863 miliar, dengan porsi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp503,740 miliar. Angka itu, kata Dodi, menegaskan tingginya ketergantungan fiskal Morotai terhadap pemerintah pusat serta lemahnya kemandirian keuangan daerah.

“Ironisnya, kritik internal DPRD yang seharusnya dibaca sebagai upaya penyelamatan justru direspons secara defensif,” ujarnya.

Dodi menilai pernyataan Irwan Soleman yang dimuat salah satu media pada 13 Desember 2025 terkesan kontradiktif. Di satu sisi mengakui kondisi keuangan daerah tidak stabil, namun di sisi lain menolak kritik terhadap pemangkasan dan penataan ulang anggaran.

“Jika fiskal bermasalah, lalu apa yang salah dari penghematan?” katanya mempertanyakan.

Lebih jauh, Dodi menyoroti adanya kekeliruan dalam memahami konsep penganggaran daerah. Ia mengutip pandangan akademisi Muhammad Idris Patarai yang menegaskan bahwa meskipun kebijakan fiskal bersifat nasional, daerah tetap memiliki ruang inovasi untuk menggerakkan ekonomi lokal, terlebih di tengah kecenderungan resentralisasi fiskal.

Selain itu, ia mengkritik pola belanja daerah yang dinilai masih belum produktif dan minim dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kritik dari legislatif tidak boleh dibungkam hanya karena perbedaan kepentingan politik.

“Legislatif bukan stempel eksekutif. Kritik bukan pengkhianatan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan tanggung jawab konstitusional,” tegasnya

Menutup pernyataannya, Dodi berharap Ketua DPC Gerindra Pulau Morotai dapat membaca kembali R-APBD 2026 secara menyeluruh dan objektif.

“APBD bukan papan catur politik, melainkan instrumen perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai,” pungkasnya.(ksm)