Lobi DPRD Morotai Tembus Kemensos, Rp200 Miliar Dikunci untuk Sekolah Rakyat 2026
RadarTimur.id, Jakarta — Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai menembus pemerintah pusat membuahkan hasil besar. Melalui lobi dan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial RI, DPRD Morotai berhasil “mengunci” alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai direalisasikan pada tahun 2026.
Kepastian tersebut diperoleh setelah delegasi Komisi III DPRD Pulau Morotai yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pulau Morotai Muhamad Rizki dan dihadiri Ketua Komisi III Sukri Hi BS Rauf, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Darmin Wairo, MDjohor Boleu, dan Naswin Rowo bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priono, di Jakarta, Rabu (16/12/2025).
Dalam pertemuan itu, delegasi DPRD Morotai memaparkan kondisi sosial, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta urgensi kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan terluar.
Kemudian direspon Wamensos dengan menyatakan komitmen Kemensos untuk menganggarkan dana khusus bagi Morotai.
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sekaligus Koordinator Komisi III, Muhamad Rizki, mengatakan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wamensos di hadapan rombongan DPRD.
“Wamensos menyampaikan langsung bahwa pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Pulau Morotai akan mendapatkan alokasi kurang lebih Rp200 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Rizki usai pertemuan.
Menurutnya, langkah DPRD Morotai ini diambil di tengah kondisi daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Komisi III menilai, pendekatan langsung ke kementerian teknis menjadi strategi penting agar pembangunan sosial dan pendidikan di Morotai tidak terhambat.
Selain dana Sekolah Rakyat, DPRD Morotai juga membuka peluang dukungan anggaran lain dari Kemensos. Kemensos memiliki sejumlah program bantuan sosial yang dapat diakses daerah, termasuk untuk anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lansia.
“Ada alokasi bantuan lain di Kemensos yang bisa dimanfaatkan Morotai. Ini akan kami tindaklanjuti agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Morotai, Sukri, menegaskan bahwa pengamanan anggaran Rp200 miliar tersebut harus dibarengi dengan kesiapan daerah. Sehingga DPRD, akan mengawal ketat agar dana itu benar-benar terealisasi dan tidak tersendat di tahap administrasi.
“Ini langkah konkret untuk rakyat Morotai. Tapi kami juga akan memastikan pemerintah daerah siap, mulai dari penyiapan lahan, matching fund, hingga dokumen perencanaan teknis,” tegas Sukri.
Dia juga menyebut DPRD akan mendorong agar program sosial lain, seperti bantuan kampung nelayan di desa tertinggal dan terpencil, turut diperjuangkan melalui Kemensos.
“Komisi III DPRD Morotai menegaskan komitmennya mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan secara transparan dan berkelanjutan. Dana Rp200 miliar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat Pulau Morotai,” ujarnya.(ksm)
