Sekretaris Golkar Morotai Kecam Tiga Kontraktor Diduga Bebani APBD, Bupati Diminta Bertindak Tegas
RadarTimur.id, Morotai — Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pulau Morotai, Mahmud Kiat, melontarkan kecaman keras terhadap tiga perusahaan kontraktor yang diduga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morotai akibat keterlambatan penyelesaian proyek.
Mahmud bahkan meminta Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, untuk bersikap tegas dengan mengusir kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, Kamis (18/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan Mahmud saat ditemui wartawan di Sekretariat DPD Golkar Morotai. Mahmud menilai hingga memasuki pertengahan Desember, sejumlah proyek strategis masih terbengkalai, meski telah dikerjakan sejak Agustus 2025.
“Terlalu banyak masalah proyek yang molor. Ini bukan kejadian satu kali, tapi sudah berulang dan jelas membebani APBD Morotai,” tegas Mahmud.
Adapun tiga perusahaan yang disorot antara lain CV Bangun Pratama, PT Wahana Dimensi Indonesia, dan CV Ketiadaan Menjadi Ada.
Mahmud merinci, CV Bangun Pratama mengerjakan proyek pembangunan talud atau tebing penahan ombak di Desa Yayasan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.115.450.000.
Sementara PT Wahana Dimensi Indonesia mengerjakan proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dengan nilai kontrak mencapai Rp15,3 miliar.
Sedangkan CV Ketiadaan Menjadi Ada mengerjakan proyek rekonstruksi penguat tebing dan pantai di Desa Sangowo dan Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar.
“Proyek-proyek ini sudah berjalan sejak Agustus, tapi sampai pertengahan Desember belum juga rampung. Ini sangat merugikan daerah,” ujarnya.
Mahmud mengingatkan bahwa Bupati Rusli Sibua dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, sehingga tidak harus memberikan ruang bagi kontraktor yang hanya datang “mencari makan” tanpa tanggung jawab.
“Kalau datang ke Morotai hanya untuk cari untung, maka pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu. Jangan jadikan APBD Morotai sebagai korban,” tegasnya seraya mengatakan, Bupati agar tidak memberi toleransi kepada kontraktor yang lalai dan langkah tegas perlu diambil jika hingga akhir Desember pekerjaan tidak diselesaikan.(ksm)
