Melihat Maluku Utara dengan Mata Terbuka

Oleh :

Ardi Kailul

Jurnalis

Manusia dan alam adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Manusia tanpa alam ibarat seorang buta yang berjalan di tengah hutan rimbun—kehilangan arah, terancam, dan tak berdaya. Karena itu, sudah semestinya kita memandang alam dengan mata terbuka, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Provinsi Maluku Utara dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Lautnya kaya, hutannya luas, dan perut buminya menyimpan cadangan tambang melimpah. Namun, pertanyaannya: apakah kita sungguh telah melihat semua kekayaan itu dengan mata terbuka? Ataukah justru memandangnya dengan mata tertutup, sekadar sebagai komoditas ekonomi semata?

Ironisnya, limpahan sumber daya tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil masyarakat. Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur masih jauh dari memadai di banyak wilayah. Ketimpangan ini menjadi potret buram di tengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi.

Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir melesat tajam, bahkan mencapai 39,10 persen (year-on-year) pada triwulan III-2025—tertinggi secara nasional. Lonjakan ini didorong oleh industri pengolahan dan hilirisasi nikel, terutama di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Nikel menguasai 47,85 persen ekspor Maluku Utara, disusul besi dan baja sebesar 47,72 persen. Kawasan industri seperti Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi lokomotif utama pergerakan ekonomi.

Namun, di balik angka-angka yang impresif itu, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud secara merata. Kemiskinan masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah sekitar tambang. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Di sinilah pentingnya melihat Maluku Utara dengan mata terbuka. Membuka mata selebar-lebarnya untuk menilai realitas, bahwa daerah ini sedang menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang tidak ringan.

Bencana banjir besar yang terjadi pada 21–24 Juli 2024 menjadi peringatan keras. Banjir setinggi 1–3 meter merendam sejumlah desa di Halmahera Tengah selama hampir sepekan, memaksa sekitar 1.670 warga mengungsi. Desa Lelilef Woebulan, Lukulamo, serta kawasan transmigrasi Kobe—Woekob, Woejerana, dan Kulo Jaya—lumpuh total. Banjir meluas hingga Sagea dan transmigran Waleh di Kecamatan Weda Utara, memutus akses antarwilayah dan mengisolasi desa-desa.

Di Halmahera Timur, sedikitnya 12 desa turut terendam banjir, disertai longsor di ruas jalan Buli–Subaim, Buli–Maba Tengah, dan Jalan Uni-Uni. Longsor juga memutus jalur strategis Trans Pulau Halmahera yang menghubungkan Payahe–Oba di Kota Tidore Kepulauan dengan Weda, Halmahera Tengah. Rangkaian bencana ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan sinyal kuat dari krisis ekologis yang tengah berlangsung.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus lebih serius menatap masa depan. Ketika hutan terus dibabat, ruang hidup menyempit, dan ekosistem terdegradasi, bencana tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya, apa yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi semua itu?

Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor. Harus bermakna bagi manusia dan alam. Tanpa kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, Maluku Utara berisiko menjadi daerah kaya yang menyimpan luka panjang: alam rusak, masyarakat tertinggal, dan masa depan yang suram.

Kini saatnya membuka mata. Melihat Maluku Utara secara jernih, kritis, dan penuh tanggung jawab. Karena masa depan daerah ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa digali, tetapi oleh seberapa bijak kita menjaga dan mengelolanya.