Seleksi Petugas Haji Malut Diduga Tak Transparan dan Sarat Kepentingan
RadarTimur.id, Ternate – Proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2026 menuai sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate. Panitia Seleksi (Pansel) dinilai tidak menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya kepentingan tertentu dalam penentuan kelulusan peserta.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Ternate, Yusril J. Todoku mengungkapkan, banyak peserta dengan kompetensi tinggi justru dinyatakan gugur tanpa penjelasan yang memadai.
“Kami melihat ada kejanggalan serius dalam proses seleksi ini. Peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional, fasih berbahasa asing, serta berpengalaman dalam pelayanan haji malah tersingkir. Ini memunculkan pertanyaan besar sebenarnya standar apa yang digunakan oleh Panitia Seleksi Kemenag Malut?” ujar Yusril, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah poin krusial yang dugaan kuat adanya kepentingan tertentu dalam penentuan kelulusan peserta. Pertama, tidak adanya keterbukaan indikator penilaian, termasuk bobot nilai antara Computer Assisted Test (CAT) dan tes wawancara.
Kedua, pengalaman serta sertifikasi keahlian peserta terkesan diabaikan, padahal semestinya menjadi komponen utama dalam seleksi petugas haji. Ketiga, berkembangnya spekulasi di tengah publik mengenai adanya “peserta titipan” yang diduga memiliki kedekatan dengan pemegang kebijakan.
“Kami tidak mempersoalkan siapa pun yang lolos, sepanjang mereka benar-benar layak dan memenuhi kualifikasi. Namun, jika profesionalitas dikalahkan oleh kepentingan tertentu, ini jelas mencederai integritas dan marwah institusi Kementerian Agama,” ujarnya.
Yusril menegaskan, seleksi yang tidak transparan berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan jemaah haji asal Maluku Utara di Tanah Suci. Minimnya petugas yang kompeten dan memahami teknis lapangan dikhawatirkan akan memicu berbagai persoalan, mulai dari lemahnya koordinasi, pelayanan yang tidak optimal, hingga penanganan kondisi darurat jemaah.
“Atas dasar itu, kami mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap hasil seleksi PPIH Malut. Jika ditemukan adanya maladministrasi atau kecurangan, maka proses seleksi ini harus dianulir dan diulang demi menjamin pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah,” pungkasnya.(ard)
