radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Selasa, 17 Februari 2026

Bupati Piet Temui Deputi BNPB Pusat, Bahas Penanganan Banjir dan Longsor di Halut

RadarTimur.id, Jakarta – Bupati Halmahera Utara (Halut), Dr. Piet Hein Babua, melakukan pertemuan resmi dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Jawansah, di Jakarta, Kamis (29/01/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu membahas langkah-langkah strategis penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda enam kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Piet menyampaikan berbagai laporan kondisi di lapangan, mulai dari kerusakan infrastruktur, rumah warga, hingga kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

“Pemerintah Daerah Halmahera Utara perlu melakukan koordinasi sekaligus melaporkan dampak bencana banjir dan tanah longsor, serta menyampaikan usulan penanganan, terutama terkait kerusakan jalan, jembatan, dan kebutuhan normalisasi sungai,” ujar Bupati.

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga mengusulkan program rekonstruksi rumah warga yang terdampak, serta pemenuhan kebutuhan logistik untuk mendukung percepatan penanganan pascabencana.

“Kami berharap dukungan penuh BNPB, terutama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat, Jawansah, menyatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kondisi bencana di enam kecamatan di Halmahera Utara.

BNPB, kata dia, siap mendukung langkah-langkah pemulihan, baik dalam bentuk bantuan logistik, rehabilitasi infrastruktur, hingga rekonstruksi pemukiman warga.

“BNPB akan menindaklanjuti laporan dan usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegas Jawansah.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara optimal.(kro)