Abubakar Abdullah: 373 SMA dan SMK di Malut Sukses Gelar Ujian Sekolah dan UKK

RadarTimur.id, Ternate – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Abubakar Abdullah, mengumumkan bahwa pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) untuk siswa SMA dan SMK di wilayah tersebut berjalan sukses dan lancar.

Sebanyak 373 satuan pendidikan SMA dan SMK telah menggelar Ujian Sekolah dan UKK selama kurang lebih satu pekan. Pelaksanaan ujian dijadwalkan berakhir pada Selasa (22/4/2025).

Abubakar Abdullah menjelaskan, tujuan dari Ujian Sekolah dan UKK ini adalah untuk menilai pencapaian kompetensi siswa kelas XII sekaligus menjadi dasar dalam penentuan kelulusan.

“Alhamdulillah, seluruh pelaksanaan ujian berjalan lancar, aman, dan terkendali,” ujar Abubakar, Selasa (22/4/2025).

Ia menyampaikan bahwa Dikbud Maluku Utara telah menurunkan pejabat dari dinas, kepala cabang dinas, serta para pengawas sekolah untuk melakukan monitoring di lapangan. Berdasarkan laporan yang diterima, seluruh kegiatan ujian berlangsung dengan baik.

Abubakar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala satuan pendidikan, para guru, serta masyarakat yang telah berkontribusi menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif, sehingga pelaksanaan ujian berjalan aman dan tertib.

Terkait dengan wacana sekolah gratis, Abubakar menegaskan bahwa untuk SMA Negeri, tidak diperbolehkan lagi ada penarikan biaya ujian sekolah, “Kalau masih ada yang ditemukan, kami sudah perintahkan untuk segera mengembalikannya,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa berdasarkan laporan, beberapa sekolah sempat melakukan penarikan berdasarkan kesepakatan dengan orang tua pada Januari lalu, namun saat ini proses pengembalian sudah berjalan dan akan terus dipantau.

Untuk SMK, Abubakar mengungkapkan masih ada beberapa sekolah yang menarik biaya UKK. Ia menjelaskan, untuk kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan UKK, pembiayaannya memang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

“Saat ini kami sedang menyelesaikan perhitungan agar PPL dan UKK bisa dibiayai lewat DPA Dikbud,” katanya.

Abubakar berharap, dengan diambil alihnya pembiayaan komite oleh pemerintah, pihak sekolah tidak lagi membebankan biaya tambahan kepada siswa, termasuk larangan penarikan biaya untuk pengambilan ijazah maupun rapor.(zal)