Bupati dan DPRD Bahas Kebutuhan Nelayan

RadarTimur.id, Morotai — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, dalam rangka membahas dua isu penting yang menjadi keluhan nelayan selama ini, yakni pengaktifan kembali mesin es yang sudah lama tidak berfungsi serta optimalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi nelayan.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (27/5/2025) di Kantor Bupati Pulau Morotai ni merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Senin (26/5), di ruang rapat Sekretariat DPRD.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi II Suhari Lohor, serta para anggota yakni Moh Akbar Mangoda, MR Malase, Sukri Mandea, dan Wakil Ketua I DPRD Jainudin Papala.

Ketua Komisi II Suhari Lohor menyampaikan sejumlah poin penting hasil masukan masyarakat nelayan, terutama yang berasal dari wilayah Morotai Timur dan Morotai Utara. Salah satu usulan utama adalah pengaktifan kembali dua unit mesin percetakan es yang saat ini tidak lagi berfungsi di Desa Cendana.

Mengingat kebutuhan es sangat mendesak bagi nelayan di wilayah sekitarnya, ia juga mengusulkan agar salah satu mesin dipindahkan ke Desa Mira untuk menjangkau kebutuhan nelayan di Desa Mira dan Desa Sangowo.

“Es adalah kebutuhan vital bagi nelayan, terutama untuk menjaga kualitas hasil tangkapan selama berada di laut. Maka kami mendorong agar mesin es yang tidak aktif ini segera difungsikan kembali dan didistribusikan ke lokasi yang lebih strategis,” ujar Suhari.

Usulan kedua yang menjadi perhatian adalah menjadikan Pelabuhan Bere-Bere sebagai lokasi bongkar muat BBM subsidi nelayan. Selama ini, distribusi BBM bagi nelayan bergantung pada Pelabuhan Waringin, yang letaknya cukup jauh dari wilayah Morotai Timur dan Utara.

Hal ini menyebabkan beban biaya transportasi meningkat dan berpotensi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) BBM subsidi yang semestinya hanya Rp10.000 per liter.

“Kami menilai, dengan menetapkan Pelabuhan Bere-Bere sebagai titik bongkar muat BBM subsidi, jangkauan layanan terhadap nelayan akan lebih merata dan efisien. Ini bisa mengurangi beban operasional nelayan yang selama ini cukup tinggi,” tambah Suhari.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Rusli Sibua memberikan respons positif dan langsung menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan Komisi II.

Dirinya menyatakan bahwa dua unit mesin es dari Desa Cendana akan segera dipindahkan ke Desa Mira dan dioperasikan dalam waktu dekat.

“Saya sangat mendukung langkah ini. Dalam sehari atau dua hari ke depan, dua unit mesin es itu akan digeser dan dioperasikan di Desa Mira untuk menjawab kebutuhan mendesak nelayan,” ujar Bupati Rusli.

Terkait usulan penggunaan Pelabuhan Bere-Bere untuk distribusi BBM subsidi, Bupati mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu koordinasi lanjutan antara Kepala Syahbandar Morotai dengan pihak berwenang di tingkat pusat.

“Insyaallah, jika semua berjalan sesuai rencana dan mendapat restu dari pusat, maka Pelabuhan Bere-Bere bisa segera difungsikan untuk melayani kebutuhan nelayan di wilayah timur dan utara Morotai,” tambahnya.

Anggota Komisi II DPRD, Moh Akbar Mangoda, turut mengapresiasi sikap responsif yang ditunjukkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi para nelayan.

“Kami sangat mengapresiasi respon cepat dari kepala daerah. Ini menandakan adanya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun Morotai dari sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Akbar.(ksm)