Sadis! DKP Malut Berencana Hentikan Aktivitas Nelayan di Teluk Weda

RadarTimur.id, Weda – Kebijakan kontroversial kembali mencuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Kali ini, berkaitan dengan rencana penghentian aktivitas nelayan di kawasan Teluk Weda.

La Jilu Rumbia, Sekretaris Biro Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan ISMEI Malut, Jumat (30/5/2025) mengatakan, keputusan penghentian aktivitas nelayan di kawasan Teluk Weda adalah langkah gegabah dan menyengsarakan rakyat kecil.

“Ini bukan solusi, tapi ancaman nyata bagi ekonomi nelayan!” tegas La Jilu.

Menurut La Jilu, penghentian aktivitas nelayan akan memutus mata rantai ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.

Dia menyebut, kebijakan ini tidak hanya tidak tepat sasaran, tapi juga luput melihat akar persoalan sesungguhnya di Teluk Weda.

“Yang mencemari laut itu bukan jaring nelayan, tapi limbah industri! Pemerintah harusnya menindak perusahaan-perusahaan yang seenaknya membuang limbah, bukan malah menyalahkan nelayan,” kecamnya.

Lebih lanjut, dia menilai, alih-alih menyasar nelayan, pemerintah seharusnya fokus pada pengawasan dan penertiban limbah industri yang kian mengancam ekosistem laut Weda. Tanpa penindakan tegas terhadap sumber pencemaran, rencana pelarangan melaut justru akan memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Yang lebih mengecewakan, kata La Jilu, adalah minimnya pelibatan masyarakat nelayan dalam proses perumusan kebijakan ini. Oleh karena itu pemerintah didesak untuk tidak tunduk pada kepentingan industri dan kembali pada amanat utama yakni berpihak pada rakyat.

“Pemerintah jangan jadi kaki tangan industri. Suara nelayan harus didengar. Kalau lingkungan mau diselamatkan, bersihkan dulu limbahnya, bukan larang orang cari makan,” pungkasnya.

Dilansir dari laman facebook Greedpeace Indonesia bahwa hasil penelitian terbaru Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako terungkap temuan merkuri dan arsenik dalam tubuh warga dan ikan di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Di kawasan ini, industri nikel telah mengubah hutan jadi gersang, sungai jadi penuh lumpur dan logam berat, laut jadi tempat pembuangan limbah.

Di Teluk Weda, tempat masyarakat adat Sawai dan para nelayan hidup turun-temurun, warga kini hidup dengan racun.

“Apakah ini harga yang harus dibayar demi demam kendaraan listrik yang diklaim ramah lingkungan,” tulis dalam laman fecabook tersebut dengan nada tanya.(ard)