radartimur.id

Dari Informasi ke Transformasi

Sabtu, 28 Juni 2025

Ketua DPD Malut Desak PMD Sula Dukung Penguatan BPD

RadarTimur.id, Kepulauan Sula- Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta, Ketua DPD Abpednas Provinsi Maluku Utara, Arid Fokaya, melontarkan seruan tegas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Dia meminta dinas tersebut agar tak tinggal diam, melainkan memberikan ruang serta dukungan nyata terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat lokal.

“Rakornas bukan sekadar seremoni tahunan, tapi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat BPD sebagai pilar demokrasi desa. Dinas PMD harus terlibat aktif, bukan jadi penonton,” ujar Arid, Jumat (27/6/2026).

Menurutnya, selama ini BPD kerap terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Minimnya dukungan anggaran, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya ruang dialog dengan pemerintah daerah disebutnya sebagai hambatan nyata yang melemahkan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi oleh BPD.

“Sudah saatnya PMD memfasilitasi dialog setara. Kita bukan rival pemerintah desa, tapi mitra strategis. Tanpa peran BPD yang kuat, pembangunan desa akan timpang,” tegasnya.

Kata dia, Rakornas Abpednas 2025 rencananya akan dihadiri oleh seluruh pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, termasuk delegasi dari Maluku Utara. Agenda utamanya mencakup evaluasi kinerja BPD pasca-revisi Undang-Undang Desa serta pembahasan strategi memperkuat kelembagaan BPD di era otonomi desa yang kian kompleks.

Arid menegaskan bahwa Rakornas ini harus menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pemerintah daerah dalam memandang BPD. Ia berharap Rakornas bisa melahirkan langkah konkret yang memperkuat sinergi antara BPD, kepala desa, dan pemerintah daerah.

“Kami ingin Rakornas jadi pijakan awal untuk membangkitkan martabat BPD di Sula. Ini saatnya kita bersatu, bersuara, dan bergerak bersama untuk desa yang lebih demokratis dan transparan,” pungkasnya.(ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini