Alarm Ekonomi! Pemprov Malut dan Pemkab Halut Terpuruk Serapan APBD

RadarTimur.id, Jakarta — Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali mendapat sorotan tajam dari pemerintah pusat setelah masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia pada Triwulan II tahun 2025. Tak hanya itu, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) juga tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten dengan realisasi belanja terendah di level nasional.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Menurut Tito, rendahnya realisasi APBD menunjukkan lemahnya peran pemerintah daerah dalam memutar roda perekonomian di tengah masyarakat. Padahal, belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta.

“Belanja pemerintah itu sangat penting karena memengaruhi daya beli masyarakat. Jika belanja lambat, maka konsumsi juga menurun, dan itu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Tito.

Berdasarkan data dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri per 6 Juli 2025, Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke-6 dari bawah dalam realisasi pendapatan APBD tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten, Halmahera Utara menempati posisi ke-9 dari bawah bersama daerah-daerah di kawasan Papua dan Sulawesi.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan agar belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang dimiliki. Dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal agar tidak mengalami defisit yang berlebihan.

“Pendapatan harus lebih tinggi dari belanja. Jangan belanja besar tapi pendapatan kecil, nanti tekor dan ujungnya mengganggu pelayanan publik,” katanya.

Daerah dengan Realisasi Pendapatan Terendah Tingkat Provinsi:

1. Papua Pegunungan

2. Papua Barat Daya

3. Papua Selatan

4. Papua Barat

5. Papua

6. Maluku Utara

7. Kalimantan Tengah

8. Aceh

9. Sumatera Utara

10. Riau

Tingkat Kabupaten:

1. Luwu Timur

2. Keerom

3. Mappi

4. Sorong

5. Fakfak

6. Maybrat

7. Raja Ampat

8. Teluk Bintuni

9. Halmahera Utara

10. Mamberamo Raya

Menutup paparannya, Mendagri berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Malut dan Halut, segera melakukan percepatan belanja agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan ekonomi lokal dapat tumbuh secara signifikan.

“Jangan hanya menunggu akhir tahun untuk belanja besar-besaran. Harus dari awal digerakkan supaya ekonomi tidak stagnan,” pungkas Tito.(*)