Malut Dapat 6 Titik Kampung Nelayan, Masing-masing Terima Rp22 Miliar

RadarTimur.id, Sofifi – Provinsi Maluku Utara kembali mencatat prestasi membanggakan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Dari total 100 titik program Kampung Nelayan Merah Putih yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk seluruh Indonesia, Maluku Utara (Malut) berhasil mengamankan enam titik, terbanyak dibanding provinsi lainnya.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Fauzi Momole, menyebut keberhasilan ini berkat sinergi antara Pemprov Malut dan pemerintah pusat, khususnya KKP.

Dirinya juga mengapresiasi peran aktif Gubernur Sherly Laos yang mendampingi langsung dalam kunjungan kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

“Dari 100 titik se-Indonesia, jika dirata-rata, tiap provinsi hanya dapat dua hingga tiga titik. Tapi Maluku Utara dapat enam. Ini hasil dari paparan langsung di hadapan kementerian yang kami sampaikan bersama Ibu Gubernur,” kata Fauzi, Jumat (11/7/2025).

Adapun enam titik penerima program tersebut tersebar di berbagai wilayah diataranya Desa Bajo, Kepulauan Sula, Desa Wasileo, Halmahera Timur, Desa Loleo, Halmahera Tengah, Satu titik di Pulau Morotai, Loloda, Halmahera Utara dan Desa Tuwada, Halmahera Barat.

Dari jumlah itu, lima lokasi akan dikembangkan untuk sektor perikanan tangkap, sementara satu titik di Halmahera Barat difokuskan pada perikanan budidaya.

“Setiap titik akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar. Jadi total anggaran untuk Maluku Utara mencapai Rp132 miliar,” ungkap Fauzi.

Meski Dana Alokasi Khusus (DAK) belum bisa dipastikan, Fauzi optimistis program ini bisa menjadi solusi konkret untuk penguatan infrastruktur perikanan di daerah.

Dia mencontohkan Desa Wasileo yang selama ini kesulitan menyimpan hasil tangkapan saat musim ikan.

“Warga kita terpaksa mengubur hasil tangkapan karena tidak ada fasilitas penyimpanan. Program ini akan mengakhiri itu,” ujarnya.

Program ini juga akan disinergikan dengan pendirian Koperasi Merah Putih di tiap desa penerima. Koperasi tersebut akan mengelola sarana dan prasarana perikanan yang dibangun.

“Prinsipnya, pengelolaan harus berada di tangan lembaga yang kompeten dan dekat dengan masyarakat, seperti koperasi desa,” tambahnya.

Fauzi mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyiapkan langkah teknis agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat nelayan.

“Pemprov sudah mendorong maksimal. Sekarang saatnya kabupaten/kota bergerak cepat agar manfaat program ini dirasakan langsung oleh nelayan kita,” pungkasnya. (ksm)