Halteng Terima Dana Rp11,8 Miliar untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi

RadarTimur.id, Ternate – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menerima dukungan dana senilai Rp11.829.005.000 dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Bantuan ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi, terutama di wilayah Sagea dan SP III Wale.

Penyerahan dana tersebut dilakukan secara simbolis dalam Rapat Koordinasi yang digelar bersama Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Bela Hotel Ternate, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, para wakil kepala daerah kabupaten/kota, serta jajaran Kementerian Transmigrasi.

Dia juga menyoroti potensi besar Maluku Utara dalam sektor kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan perikanan tangkap yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem industri berbasis agro-maritim di kawasan transmigrasi.

Lanjutnya, dari enam daerah yang menerima alokasi dana, Halmahera Tengah menjadi penerima terbesar, melampaui kabupaten/kota lainnya. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi.

“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar program sektoral. Ini adalah strategi membuka wilayah terluar menjadi kawasan bernilai tambah, menyeimbangkan pusat dan pinggiran, serta membangun daya saing bangsa dari desa dan kawasan timur Indonesia,” ujar Viva Yoga.

Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayahnya.

“Atas nama masyarakat Halmahera Tengah, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan kawasan transmigrasi,” ujar Ahlan.

Ahlan menambahkan, Pemkab Halteng juga telah mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di SP I, SP II, dan SP III, meliputi jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, perumahan, serta program Rumah Layak Huni (RLH).

“Kami membangun bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi juga memenuhi hak dasar warga seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Program RLH kami bahkan menjadi salah satu yang paling progresif di Maluku Utara,” kata Ahlan.

Untuk tahun 2025, Pemkab Halteng menetapkan standar baru dalam pembangunan RLH, termasuk penggunaan ubin dan plafon permanen.

Ahlan menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama yang wajib dipenuhi.(*)