Pemprov Malut Perkuat Sistem Digital dan Kolaborasi Antarwilayah Tekan Gejolak Harga Pangan

RadarTimur.id, Sofifi– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) terus menggenjot upaya stabilisasi harga pangan melalui transformasi digital dan kerja sama lintas daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan yang masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi.

Gagasan besar ini mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Enumerator Kabupaten/Kota yang digelar oleh Dinas Pangan Malut di Sofifi, Kamis (17/7). Kegiatan tersebut menghadirkan petugas pendata harga pangan dari 10 kabupaten/kota di Malut dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Malut mewakili Gubernur Sherly.

Dalam sambutannya, Asisten I menekankan pentingnya data akurat dan real time sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan intervensi pasar.

Kepala Dinas Pangan Malut, Dheni Tjan, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari program prioritas Gubernur dan Wagub dalam menjaga stabilitas harga sembako dan komoditas bahan pokok lainnya (barito).

“Koordinasi ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov menjawab tantangan riil terkait fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di lapangan,” ujar Dheni.

Dheni juga menegaskan bahwa Pemprov kini tengah mendorong penguatan sistem pelaporan harga secara digital. Para enumerator tidak hanya bertugas mencatat harga, tetapi juga memastikan data masuk setiap hari ke sistem nasional milik Badan Pangan Nasional.

Namun, tantangan geografis di wilayah kepulauan masih menjadi kendala teknis dalam proses pengumpulan data. Forum ini pun menjadi ruang diskusi bagi para petugas pendataan untuk menyampaikan hambatan yang mereka hadapi agar bisa dievaluasi dan dicarikan solusinya.

Selain memperkuat sistem internal, Pemprov Malut juga menjalin kerja sama strategis dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam pertukaran data dan informasi pangan. Kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Malut, serta penandatanganan MoU dengan Gubernur Jawa Tengah di Batam (14–15 Juli), menjadi pijakan awal kolaborasi tersebut.

“Nantinya akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas neraca pangan wilayah. Dengan kerja sama ini, kita bisa memperkirakan tren harga dan mengambil langkah lebih cepat,” ungkap Dheni.

Kolaborasi ini dinilai penting agar Malut tidak hanya menjadi penerima data, tetapi juga produsen informasi yang dapat dimanfaatkan secara nasional.

Secara makro, inflasi Malut pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,01 persen dan masih berada dalam kategori terkendali. Namun, keseimbangan harga antara produsen dan konsumen tetap menjadi perhatian.

“Stabilitas inflasi yang baik jangan sampai merugikan petani. Harga yang terlalu rendah menyulitkan produsen, sementara harga terlalu tinggi akan membebani masyarakat,” kata Dheni.

Distribusi masih menjadi masalah utama karena sebagian besar kebutuhan pangan diimpor dari luar Malut. Biaya pengiriman dan rantai pasok memiliki pengaruh besar terhadap harga di pasaran. Untuk komoditas lokal pun, biaya produksi tetap menjadi penentu nilai jual.

“Karena itu, data akurat sangat penting agar subsidi atau intervensi pemerintah tidak salah sasaran,” tambahnya.

Sistem pelaporan harga pangan di Malut kini sudah terhubung dengan aplikasi Panel Harga milik Badan Pangan Nasional. Data yang dikumpulkan enumerator setiap hari dapat diakses publik melalui website Dinas Pangan Malut.

Tak hanya berbasis daring, Pemprov juga tengah merancang pengadaan monitor digital harga pangan yang akan dipasang di lokasi strategis seperti Kantor Gubernur, Dinas Pangan, dan pasar-pasar utama.

“Di APBD Perubahan nanti kami akan anggarkan pemasangan monitor harga. Ini bagian dari semangat digitalisasi dan transparansi yang digaungkan Gubernur Sherly,” tutup Dheni.

Langkah-langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di Maluku Utara yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi.(*)