Morotai 8 Kali Berturut-Turut Raih WTP, Ketua DPRD Diberi Kehormatan Berpidato di Hadapan BPK

RadarTimur.id, Ternate — Pemkab Pulau Morotai kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, kabupaten ini kembali meraih prestasi tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Yang lebih membanggakan, pencapaian WTP ini sudah berlangsung secara berturut-turut sejak tahun 2018 dan di 2025 adalah yang ke-8. Konsistensi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah ini pun mendapat apresiasi langsung dari BPK RI dan menjadi sorotan dalam acara yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, di Ternate.

Di tengah kehadiran seluruh kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara, termasuk para Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dari 10 kabupaten/kota, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki, menjadi satu-satunya pimpinan legislatif yang diberi kehormatan untuk menyampaikan sambutan di forum resmi tersebut. Ia tampil berdampingan dengan salah satu Bupati yang juga diberikan kesempatan berpidato.

Kesempatan langka ini menjadi bukti pengakuan atas peran aktif DPRD Morotai dalam mengawal keuangan daerah secara sinergis bersama eksekutif.

Dalam pidatonya, Rizki mengawali dengan menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah.

Menurutnya, hasil LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di lingkungan birokrasi daerah.

“LHP ini bukan sekadar laporan formal, tetapi merupakan cerminan dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Rizki di hadapan para peserta forum.

Dia juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dari BPK merupakan bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan anggaran.

“Ini adalah momen refleksi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Harapan kita bersama, agar tata kelola yang baik ini berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, dalam sambutannya mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap LKPD 2024 menunjukkan Pemkab Morotai telah memenuhi seluruh standar akuntansi pemerintahan secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Dengan perolehan opini WTP pada tahun ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2018,” tegas Marius.

Prestasi ini sekaligus memperkuat citra Morotai sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam sektor pariwisata dan kelautan, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional di lingkup regional.

Acara penyerahan LHP juga dihadiri oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali.(ksm)