Wagub Sarbin Ajak Para Kadiskominfo Temui Kementerian Digital, Minta Penguatan Akses Internet Malut

RadarTimur.id — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, ajak sejumlah Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku Utara bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk membahas tantangan akses jaringan internet di wilayah kepulauan.

Wagub Sarbin menjelaskan bahwa kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau dan lebih bergantung pada transportasi laut menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan infrastruktur digital.

“Dari 10 kabupaten/kota di Pulau Halmahera, hanya empat kabupaten yang relatif mudah diakses, yakni Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah,” ungkap Wagub, beberapa hari kemarin.

Sarbin juga menyoroti persoalan teknis pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tidak dibarengi dengan kehadiran operator seluler. Akibatnya, meskipun menara sudah berdiri, sinyal lemah dan tidak optimal digunakan masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas jaringan sangat penting dilakukan agar keberadaan BTS benar-benar memberi manfaat nyata.

Senada dengan Wagub, Sekretaris Dinas Kominfo Halmahera Barat, Serly Kristina, menyampaikan bahwa meskipun jaringan internet sudah menjangkau sebagian wilayah melalui program Bakti, masih terdapat banyak titik yang mengalami kelemahan sinyal. Pihaknya mengusulkan penambahan cakupan dan peningkatan kualitas sinyal komunikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Halmahera Timur, Nasrun Konoras, mengungkapkan bahwa dari 10 kecamatan, BTS Bakti baru menjangkau 9 kecamatan.

“Ada 4 BTS Bakti di Kecamatan Maba Selatan yang operatornya dari XL, padahal masyarakat lebih banyak menggunakan Telkomsel. Akibatnya, tower tersebut tidak digunakan,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Halmahera Utara, Yohanes, juga menambahkan bahwa sejak 2019 hingga 2023 telah dibangun 10 tower BTS Bakti, dan total 155 desa telah menerima akses internet.

“Namun, permasalahan utama adalah lambatnya penanganan jika terjadi kerusakan, serta keterbatasan jangkauan karena baru 165 dari 464 titik usulan yang terealisasi,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Bakti, Meiliana Loeis, menyatakan pihaknya akan membentuk tim untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

Meski demikian dia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan BTS terbatas, sehingga prioritas diberikan pada wilayah-wilayah mendasar.

“Kami akan berkoordinasi dengan provider seluler untuk penguatan sinyal dan perluasan coverage area, termasuk wilayah di luar kategori 3T,” ujar Meiliana.

Sebagai bentuk komitmen secara admknistrasi dirinya juga meminta pemerintah daerah segera mengajukan permohonan peningkatan bandwidth secara resmi ke Bakti.(*)