Sherly Target Bangun Rumah Layak Huni 300 Unit per Kabupaten/Kota

RadarTimur.id, Manado – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan pentingnya percepatan pemutakhiran data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan konsultasi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I di Manado, Jumat (18/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sherly Laos secara tegas menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Malut bersama perangkat teknis daerah untuk segera menutup kesenjangan data RTLH yang dinilai menghambat penyaluran program perumahan dari pusat.

“Data adalah fondasi. Kita tidak bisa berharap mendapat program jika data kita tidak rapi. Saya minta seluruh kabupaten/kota menyelesaikan pemutakhiran E-RTLH secara tuntas dan akurat,” tegas Sherly.

Sherly juga menetapkan target minimal 300 unit RTLH per kabupaten/kota untuk diperbarui dan diunggah ke sistem E-RTLH lengkap dengan seluruh dokumen pendukung sebagai dasar validasi bantuan.

Dalam dialog bersama Kepala BP3KP Sulawesi I, H. Hujurat, dibahas tantangan krusial dalam pelaksanaan program perumahan, terutama kesenjangan data antara RTLH dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesenjangan ini disebut menjadi penyebab utama tidak tepat sasarannya berbagai program perumahan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Desil 1–4).

Hujurat menekankan pemutakhiran DTSEN adalah syarat utama untuk program seperti BSPS dan penanganan kawasan kumuh, “Jika data tidak sinkron, maka program bisa meleset dari sasaran,” ujarnya.

Gubernur Sherly juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan instansi, terutama dalam menangani kawasan kumuh di wilayah perkotaan dan pesisir.

Selanjurnya Gubernur Sherly menegaskan bahwa seluruh program harus merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Malut menyambut baik sejumlah program strategis dari BP3KP Sulawesi I, seperti:

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

DAK Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)

Program-program tersebut dinilai sangat relevan bagi wilayah rentan di Malut yang menghadapi backlog perumahan dan kondisi lingkungan yang belum layak huni.

Kunjungan ini juga dihadiri Kepala Dinas Perkim Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, dan menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi dan memperoleh informasi strategis dalam rangka percepatan pembangunan perumahan di daerah.(*)