Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 Diparipurnakan

RadarTimur.id, Halmahera Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/7/2025). Paripurna ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua.

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa proses laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024 ini telah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimulai dari audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembahasan internal DPRD, hingga akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

“Jika laporan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan sebelum audit oleh BPK, maka laporan pertanggungjawaban APBD disampaikan setelah audit dilaksanakan. Laporan tersebut dibahas bersama DPRD dan hari ini secara resmi disahkan menjadi Ranperda dalam rapat paripurna,” ujar Bupati.

Katanya, Ranperda yang telah disahkan tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam waktu tiga hari ke depan guna mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Piet Hein juga menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan hingga pengesahan pertanggungjawaban APBD merupakan hasil kajian bersama antara pihak eksekutif dan legislatif di Halmahera Utara.

“Hari ini adalah kesimpulan dari kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD atas pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2024,” tuturnya.

Bupati Piet berharap kolaborasi yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Semoga apa yang kita sepakati hari ini menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Halmahera Utara. Kita semua adalah pelayan rakyat, dan mari kita terus bekerja keras agar daerah ini terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik,” pungkas Bupati.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari agenda penting dalam siklus keuangan daerah dan menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Halmahera Utara.(*)