Pro-Kontra DOB Sofifi Memanas, GMKI Malut Minta Gubernur dan Kapolda Ambil Langkah Tegas

RadarTimur.id, Sofifi – Polemik seputar usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi kembali memanas. Pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa Sofifi sulit dimekarkan karena belum mendapat restu dari daerah induknya memicu reaksi beragam dari masyarakat. Situasi di lapangan pun kian kompleks setelah gelombang aksi pro dan kontra DOB Sofifi terus berulang dan saling berhadapan.

Rabu (23/07/2025), ketegangan sempat terjadi di depan Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi. Massa adat dari Tidore yang hendak menggelar aksi penolakan DOB Sofifi dihadang oleh kelompok massa pro-DOB yang sebelumnya telah lebih dulu berkumpul di lokasi. Ketegangan nyaris tak terhindarkan, meski aparat keamanan berhasil menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons kondisi ini, Koordinator Wilayah XV Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Maluku Utara, Jufri Bayar, angkat bicara dan meminta perhatian serius dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, serta Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono.

“Gubernur harus mengambil langkah cepat dan persuasif. Forum-forum dialog antar warga, tokoh adat, serta elit lokal harus segera dibuka untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Persoalan DOB Sofifi bukan hal baru, sudah dibicarakan berulang kali, dan ini saatnya untuk penyelesaian yang konstruktif,” tegas Jufri.

Menurut Jufri, sebelum wacana DOB Sofifi kembali diusulkan ke pemerintah pusat, langkah-langkah penuntasan konflik di tingkat lokal adalah hal mutlak yang harus diprioritaskan.

Jufri juga menyerukan kepada Kapolda Malut untuk memberikan pengamanan maksimal terhadap setiap aksi yang dilakukan masyarakat, baik dari kelompok pendukung maupun penolak DOB Sofifi.

“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tapi menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Polisi harus hadir menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” ujar Jufri.

Lebih lanjut, dia berharap, seluruh warga Maluku Utara tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di tengah perbedaan pandangan.

“Kita semua punya hak yang sama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun, kepentingan bersama jauh lebih penting dari ego politik atau kepentingan kelompok. Jangan sampai rakyat jadi korban pertarungan elit,” pungkasnya.(*)