Diskriminasi Struktural di Bank Maluku-Malut, Pengamat Desak Maluku Utara Dirikan Bank Sendiri

RadarTimur.id, Ternate – Pengamat kebijakan publik Salim Taib menyoroti ketimpangan struktural dan akses keuangan dalam tubuh Bank Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku-Malut), yang dinilai merugikan Provinsi Maluku Utara.

Dia mengatakan bahwa meski nama Maluku Utara disematkan dalam nomenklatur bank tersebut, namun representasi sumber daya manusia dari Malut sangat minim.

“Direktur, komisaris, bahkan kepala cabang di kabupaten/kota sebagian besar berasal dari Maluku. Seharusnya putra-putri Maluku Utara juga dipercaya menduduki posisi strategis,” ungkap Salim, Minggu (27/7).

Salim menyayangkan dominasi SDM dari Maluku dalam lembaga keuangan daerah yang sejatinya milik bersama dua provinsi tersebut.

Menurutnya, jika nama Maluku Utara dicantumkan dalam nama bank, maka sudah sepatutnya warga Maluku Utara dilibatkan dalam jajaran direksi maupun pimpinan cabang.

Tak hanya soal SDM, Salim juga mengkritisi akses yang timpang terhadap layanan keuangan, “Banyak pengusaha dari Maluku Utara kesulitan mengakses pinjaman. Sementara, yang mudah mendapatkan pinjaman justru pengusaha dari Maluku,” jelasnya.

Ironisnya, lanjut dia, sebagian besar dana APBD milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara disimpan di Bank Maluku-Malut. “Artinya, income bank ini lebih banyak bersumber dari Maluku Utara, tapi benefitnya tidak kembali ke sini,” tegas Salim.

Oleh karena itu dia mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk segera mengambil langkah strategis.

“Sudah saatnya ada perwakilan dari Maluku Utara di posisi puncak bank, termasuk kepala-kepala cabang di daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Salim juga menyarankan agar pembagian saham dan benefit bank dibicarakan ulang. Jika aspirasi ini terus diabaikan, menurutnya, Maluku Utara sebaiknya mulai memikirkan pendirian bank daerah sendiri.

“Sumber ekonomi di Maluku Utara sangat besar, bahkan saya meyakini lebih potensial dari Maluku. Kalau akses pendapatan ini tidak lagi dikelola oleh Bank Maluku, maka bukan tidak mungkin bank itu bisa kolaps,” tandasnya.(*)