Nelayan Morotai Kepung Kantor Bupati dan DPRD, Desak Copot Kadis DKP dan Perindagkop

RadarTimur.id, Morotai – Ratusan nelayan yang tergabung dalam aliansi Nelayan Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Senin (25/8/2025).

Massa menuntut pemerintah daerah segera mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop). Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan yang dinilai mengabaikan kepentingan nelayan lokal.

Dalam pernyataannya, Koordinator Aksi Fandi Lukman mengungkapkan bahwa kehadiran PT Nutrindo dengan kapal pakura justru merugikan nelayan Morotai. Kapal-kapal tersebut disebut menangkap ikan di zona tangkap nelayan lokal, hanya berjarak 5–12 mil dari pantai, padahal aturan yang berlaku adalah minimal 60 mil.

“Nelayan Morotai saat ini diperhadapkan pada kondisi yang sangat memilukan. Padahal kontribusi nelayan tuna pada 2024 cukup besar, mencapai Rp1,7 miliar untuk PAD sektor kelautan dan perikanan. Tapi harga ikan terus turun, BBM subsidi masih langka, dan kehadiran PT Nutrindo semakin memukul nelayan,” tegas Fandi.

Menurutnya, aktivitas kapal pakura yang menggunakan lampu di malam hari juga memicu konflik dengan nelayan lokal. Afandi menilai permasalahan ini harus segera ditangani Pemkab Morotai dan DPRD agar nelayan tidak semakin terpuruk.

Aksi nelayan kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Morotai. Hearing terbuka dilakukan, namun tidak dihadiri tiga unsur pimpinan DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua Fraksi PSI Muhammad Rifai Malase bersama Sekretaris Fraksi Gerindra Julkarnain Pina, serta dihadiri tujuh anggota DPRD lainnya, di antaranya: Muhammad Akbar Mangoda (Ketua Fraksi KNN) Muhammad Johor Boleu (Fraksi KNN) Rahabeam Sumahi (Fraksi Gerindra) dan Yatfet Sidigol (Fraksi PDIP).

Dalam rapat tersebut hadir pula Kepala DKP dan Kepala Perindagkop. Massa aksi menyampaikan 10 poin tuntutan mereka, yakni:

1. Naikkan harga ikan

2. Atasi kelangkaan BBM subsidi

3. Tertibkan kapal besar pakura yang melewati batas zona tangkap

4. Tolak kehadiran PT Nutrindo

5. Copot Kadis DKP

6. Copot Kadis Perindagkop

7. Desak Polda Malut tangkap mafia BBM

8. Hentikan praktik illegal fishing

9. Sediakan pabrik es untuk nelayan lokal

10. Hentikan aktivitas kapal pakura di perairan Morotai

Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini hingga pemerintah daerah dan DPRD memberikan solusi konkret bagi nelayan Morotai.(ksm)