Program Sekolah Gratis Semakin Dimantangkan Dikbud Malut

RadarTimur.id, Sofifi – Sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan Bantuan Opetasionak Sekolah (BOD) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk persiapan peluncuran program sekolah gratis semakin dimantapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, pada saat konfrensi pers yang digelar di Kantor Dikbud Pemprov Malut, Rabu 23 April 2025.

Abubakar mengatakan, skema untuk mendukung program sekolah gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, telah dirancang dan akan semakin dimantapkan hingga peluncuran yang dijadwalkan pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 nanti.

“Skema tahap awal untuk program sekolah gratis bahkan telah kami disampaikan ke Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur,” tutur dia.

Meski seremoni peluncuran baru akan dilakukan pada Hari Pendidikan Nasional, tapi dirinya kembali sampaikan bahwa penjabaran dari beberapa item program dimaksud yakni pembebasan biaya komite bagi SMA sederajat serta dihapusnya biaya ujian bagi SMA sederajat dan SMK sudah jalan sejak April 2025.

Untuk jumlah penerima BOS maupun BOSDA kata dia, diselaraskan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari BOS dialokasikan 2 kali dalam setahun dan tahap pertama, dananya telah ditransfer langsung ke rekening sekolah masing-masing. Sementara BOSDA, proses administrasinya sedang dalam pengkajian dan akan disalurkan ke sekolah-sekolah dalam waktu dekat.

“BOSDA untuk SMA ditetapkan sebesar Rp50.000 per siswa per bulan, dan untuk SMK sebesar Rp75.000,” jelas Abubakar, Selasa (22/4).

Ia juga membeberkan, bagi SMK, pihaknya sedang merancang kerja sama dengan dunia industri agar siswa, bisa Praktek Kerja Lapangan (PKL), tanpa perlu membayar biaya tambahan.

“Kerja sama dengan dunia industri itu akan kami perkuat dengan Peraturan Gubernur,” lanjut dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Program Pendidikan Gratis adalah bagian dari proyek untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Maluku Utara (Malut) ke arah lebih baik. Agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan, maka keterbukaan informasi publik menjadi perhatian utama, termasuk ruang koreksi jika ditemukan kesalahan.

“Untuk suksesnya program pendidikan gratis, kami siap menerima koreksi, masukan dan saran dari publik,” timpal dia.(zal)