Bersama Tim Irwasum, Kapolda Malut Bahas Pengawasan Internal dan Program Energi Masyarakat

RadarTimur.id, Ternate — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Selasa (15/7/2025). Pertemuan berlangsung di Lobby Mapolda Maluku Utara.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain pejabat utama Itwasum Polri, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM), Direktur Intelkam, serta perwakilan dari Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Bidang Logistik Polda Malut.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda koordinatif Itwasum Polri untuk memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan Polda jajaran.

Kapolda Maluku Utara mengapresiasi kunjungan tersebut yang dinilai sebagai bentuk sinergi strategis antara fungsi pengawasan pusat dan satuan kewilayahan.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan ini. Kehadiran Tim Itwasum sangat penting sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi,” ujar Irjen Pol. Waris Agono.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga memaparkan kondisi terkini di wilayah Maluku Utara, terutama terkait kebiasaan masyarakat dalam menggunakan energi rumah tangga. Menurutnya, sebagian besar warga masih bergantung pada minyak tanah untuk memasak, meski pemerintah mulai memperkenalkan penggunaan gas LPG melalui Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kapolda mengungkapkan bahwa masyarakat yang telah menggunakan LPG cenderung menyimpan tabung gas di luar rumah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap risiko, mengingat masih terbatasnya pemahaman teknis mengenai penggunaannya.

“Hal tersebut kami pandang sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi keterbatasan pemahaman teknis terkait penggunaan gas. Oleh karena itu, pendekatan edukatif sangat diperlukan agar program ini berjalan dengan aman dan efektif,” ungkap Kapolda.

Terkait implementasi program SPPG di lingkungan SPN Polda Malut, Kapolda menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan penyedia jasa atau penyewa, serta pelibatan aktif Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(*)