Jejak Putra Maluku Utara di Pemerintahan Prabowo

Oleh : Muhammad Rizal

Pemimpin Redaksi RadarTimur.id

Dua putra Maluku Utara kini mendapat posisi strategis dalam pemerintahan pusat. Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara akademisi hukum tata negara Margarito Kamis dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dua pelantikan tersebut berlangsung hampir bersamaan. Saleh Mustafa dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, sedangkan Margarito Kamis dilantik sehari kemudian, Jumat, 2 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta.

Bagi Maluku Utara, dua momentum tersebut memiliki arti lebih dari sekadar pergantian atau pengisian jabatan di tingkat pusat. Keduanya menjadi bagian dari perjalanan putra daerah yang menempuh jalur berbeda, tetapi sama-sama berujung pada ruang pengabdian yang lebih luas di tingkat nasional.

Saleh Mustafa yang lahir di Ternate pada 14 Maret 1969 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1991. Kariernya berkembang melalui berbagai penugasan strategis, antara lain sebagai Komandan Grup 1 Kopassus, Komandan Korem 132/Tadulako, Kepala Staf Kodam Jaya, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Panglima Kostrad hingga Inspektur Jenderal TNI.

Sebelum ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian, Saleh menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sejak Agustus 2025. Pengalaman panjang di lingkungan militer itu kini membawanya ke ruang pemerintahan sipil dengan tanggung jawab di sektor pertanian. Bidang tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Margarito Kamis menempuh jalan yang berbeda. Dia lahir di Ternate pada 27 April 1965 dan tumbuh melalui dunia pendidikan serta hukum. Riwayat hidupnya mencatat pendidikan dasar di SD Gambesi, Ternate, dilanjutkan di SMP Negeri I Ternate dan SMA Negeri I Ternate.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Margarito menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Khairun pada 1986–1990. Pendidikan pascasarjana dilanjutkan di Universitas Hasanuddin pada 1991–1993, kemudian pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999–2004. Rangkaian pendidikan tersebut tercatat dalam dokumen riwayat hidup Margarito yang tersedia di laman Mahkamah Konstitusi.

Bagi Maluku Utara, kehadiran dua putra daerah di pemerintahan pusat tentu memiliki arti tersendiri. Daerah kepulauan yang selama ini berada jauh dari pusat kekuasaan kembali memiliki orang-orang yang membawa pengalaman dan pengetahuan dari tanah asalnya ke meja pengambilan kebijakan nasional.

Namun, editorial ini tidak hendak berhenti pada rasa bangga. Sebab jabatan publik bukan penghargaan atas identitas daerah. Jabatan adalah amanah dengan konsekuensi tanggung jawab. Ketika seorang putra Maluku Utara duduk di pemerintahan pusat, yang dibawa bukan hanya nama pribadi, tetapi juga harapan bahwa pengalaman dari daerah dapat ikut masuk ke dalam cara negara melihat persoalan-persoalan di wilayah kepulauan.

Maluku Utara memiliki persoalan yang tidak sederhana. Kekayaan sumber daya alam berjalan beriringan dengan tantangan pemerataan pembangunan, konektivitas antarpulau, kesejahteraan petani dan nelayan, perlindungan lingkungan, serta kebutuhan agar masyarakat daerah penghasil memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan.

Dalam konteks itu, pengalaman Saleh Mustafa di pemerintahan dan militer akan diuji dalam ruang baru. Kementerian Pertanian bukan sekadar lembaga administratif. Di sana terdapat persoalan pangan, petani, perkebunan, distribusi, produktivitas, hingga hubungan antara kebijakan nasional dan realitas daerah.

Demikian pula Margarito Kamis. Sebagai anggota Wantimpres, yang posisinya berada dalam wilayah pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Latar belakang hukum tata negara membuat pandangannya akan bersentuhan dengan persoalan bagaimana kekuasaan negara dijalankan melalui hukum dan institusi.

Di sinilah ekspektasi publik seharusnya ditempatkan secara proporsional. Masyarakat Maluku Utara tidak membutuhkan sekadar kebanggaan bahwa ada putra daerah yang duduk di Jakarta. Yang lebih penting adalah apakah posisi tersebut membuka ruang bagi lahirnya kebijakan yang memahami persoalan daerah kepulauan dan memperkuat kepentingan publik.

Bagi generasi muda Maluku Utara, perjalanan keduanya juga memberi pesan bahwa ruang pengabdian kepada negara terbuka melalui banyak jalan. Militer, akademik, hukum, birokrasi, politik, maupun profesi lainnya dapat menjadi jalan untuk berkontribusi.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah dilantik. Sejarah akan mencatat apa yang dikerjakan setelah pelantikan.(*)