BTS Merah Putih Perluas Jangkauan Sinyal, Pemkab Morotai Bidik Desa Blank Spot pada 2027
RadarTimur.id, Morotai — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus memperluas pemerataan akses telekomunikasi melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur jaringan internet.
Sejumlah desa yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal kini mulai terjangkau jaringan komunikasi, seiring penambahan titik Base Transceiver Station (BTS) atau Tower Merah Putih sepanjang 2025–2026.
Di bawah kepemimpinan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane, pengembangan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu upaya membuka keterisolasian informasi di wilayah kepulauan tersebut.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pulau Morotai, sejumlah desa yang telah memiliki infrastruktur BTS antara lain Sambiki, Mira, Hino, Gorua, Pangeo, Cendana, Sopi, Tiley, serta Daruba sebagai pusat kabupaten.
Pada 2026, pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan dua site BTS baru di Desa Dehegila dan Leo-Leo Rao. Khusus site Dehegila, jangkauan jaringan dirancang untuk melayani sejumlah desa di sekitarnya, yakni Dehegila, Falila, SP4, Nakamura, hingga Aha.
Selain pembangunan yang dilakukan pemerintah, penguatan jaringan juga didukung operator swasta.
Sekretaris Diskominfo Pulau Morotai, Iwan Muraji, mengatakan sejumlah desa di Kecamatan Morotai Selatan, seperti Jobela, Mandiri, Momojiu, dan Totodoku, kini telah terjangkau jaringan Indosat. Cakupan jaringan operator tersebut juga membentang dari Daruba hingga Desa Aha.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi. Di Kecamatan Morotai Utara, misalnya, masyarakat Desa Tawakali masih mengandalkan fasilitas tower BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kapasitas jaringan yang terbatas menyebabkan kecepatan akses internet menurun ketika jumlah pengguna meningkat secara bersamaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Morotai menyiapkan sejumlah langkah perluasan jaringan pada 2027. Salah satunya melalui program Kampung Internet yang disinergikan dengan Kementerian Komdigi. Beberapa desa yang membutuhkan akses internet telah diusulkan masuk dalam daftar prioritas program tersebut.
“Untuk program Kampung Internet dari Komdigi, kami sudah mengusulkan beberapa desa untuk tahun 2027. Selain usulan tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan infrastruktur internet bagi desa-desa yang masih memiliki sinyal lemah,” ujar Iwan, Sabtu (14/11/2026).
Selain mengandalkan program pemerintah pusat, Pemkab Morotai juga membuka peluang kerja sama dengan penyedia layanan internet pihak ketiga, termasuk Starlink dan provider lainnya, untuk menjangkau desa-desa yang masih mengalami blank spot atau memiliki kualitas sinyal lemah.
“Kita akan melihat penyedia layanan internet yang tersedia, seperti Starlink maupun penyedia jaringan lainnya, untuk membantu membuka akses internet di beberapa desa yang sampai saat ini masih mengalami lemah sinyal,” katanya.
Di sisi lain, Diskominfo Morotai juga tengah menangani gangguan frekuensi pada delapan site BTS. Gangguan tersebut disebabkan interferensi atau tumpang tindih frekuensi antara jaringan komersial Telkomsel dan BTS BAKTI.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo telah menyurati Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk penanganan teknis melalui penyesuaian jaringan terestrial. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi gangguan frekuensi sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.
Pemkab Morotai menargetkan perluasan infrastruktur dan penguatan jaringan tersebut dapat memperkecil kesenjangan akses informasi antardesa. Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan digital, termasuk dalam pendidikan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi.(val)


