Tarif Transportasi Tobelo–Loloda Naik Drastis, DPRD Halut Gelar Hearing
RadarTimur.id, Halut – Kenaikan tarif transportasi rute Tobelo–Loloda yang dipicu lonjakan harga BBM jenis Dexlite memicu keresahan masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Halmahera Utara (Halut) bergerak cepat dengan menggelar rapat kerja bersama instansi terkait pada Senin (20/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Bangsaha DPRD Halut itu dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III. Turut hadir Wakil Ketua I Inggrid Paparang dan Wakil Ketua II Abdillah Bailussy bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Selain unsur DPRD, rapat juga menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Halut Wahyudin Ahmad, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nyoter Koenoe, Kepala Depot TBBM Pertamina Tobelo Sutrisno, serta Ketua Organda Halmahera Utara Yobert Mamahe.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta Dinas Perhubungan segera melakukan pembahasan lanjutan dengan Organda terkait penyesuaian tarif angkutan. Hasil pembahasan itu nantinya akan dilaporkan kembali ke DPRD sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
Meski demikian, pertemuan lanjutan antara Dinas Perhubungan dan Organda yang telah digelar belum menghasilkan keputusan final. Kesepakatan yang dicapai masih harus diajukan kepada Bupati Halmahera Utara untuk mendapat persetujuan.
Kepala Dinas Perhubungan Halut, Wahyudin Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan tarif baru. Penetapan ini, kata dia, harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan masyarakat maupun pelaku transportasi.
Dia juga mengimbau seluruh pihak, baik sopir angkutan maupun masyarakat, untuk bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan yang diambil nantinya diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan kemampuan masyarakat.
Kenaikan harga BBM subsidi pada pertengahan April menjadi pemicu utama melonjaknya biaya operasional transportasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pengemudi dan pelaku usaha angkutan yang mengandalkan BBM jenis Dexlite.
Sebagai solusi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan penyediaan biosolar bersubsidi guna menekan beban operasional. Namun, langkah tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan DPR.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa tarif yang sempat diberlakukan oleh sopir dinyatakan batal karena merupakan keputusan sepihak tanpa koordinasi resmi. Seluruh penetapan tarif nantinya akan mengacu pada keputusan Bupati yang akan diumumkan dalam waktu dekat.(kro)
