Pemkab Halut Matangkan Strategi Akses Keuangan untuk Petani, Nelayan, dan UMKM
RadarTimur.id, Tobelo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) mulai menyusun Peta Jalan Akses Keuangan Daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Penyusunan peta jalan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI guna mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Komitmen itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah yang digelar di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Kantor Bupati Halmahera Utara, Senin (20/7).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bappenas RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), RISE Indonesia, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Halut, Piet Hein Babua, menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketiadaan akses perbankan resmi bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita perlu membangun sistem yang mampu menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Piet.
Menurutnya, penyusunan peta jalan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan, dan desa-desa terpencil.
Bupati Piet menegaskan hasil FGD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya meminta Bappeda bersama seluruh OPD terkait mengawal hasil kajian ini hingga menjadi kebijakan yang implementatif. Target akhirnya bukan sekadar dokumen, tetapi meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Rosi Widiastuti dari Bappenas RI memaparkan pentingnya penerapan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Strategi Akses Keuangan Daerah (SAKSAD) sebagai instrumen nasional untuk mengukur tingkat inklusi keuangan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, menjelaskan metodologi survei berbasis rumah tangga yang akan digunakan untuk memetakan kondisi riil akses keuangan masyarakat, termasuk wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan perbankan.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bappeda Pemkab Halut, Hernefer F. Tjandua, memaparkan kondisi geografis daerah beserta tantangan dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat desa.
“Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan sektor keuangan daerah yang lebih tepat sasaran,” ujar dia.
Kolaborasi antara Pemkab Halut, Bappenas RI, OJK, Bank Indonesia, BPS, dan RISE Indonesia diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan inklusi keuangan berbasis data, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi Halmahera Utara yang inklusif dan berkelanjutan.(val)
