Demisioner Ketua GAMKI Sebut Aksi di KPK dan Kejagung Tak Wakili Masyarakat Halmahera Utara
RadarTimur.id, Tobelo — Demisioner Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halmahera Utara, Sudarmin Paliema, menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta sebagai tindakan yang berpotensi memicu provokasi.
Menurut Sudarmin, kelompok yang menggelar aksi tersebut tidak mewakili masyarakat Halmahera Utara, meski membawa isu yang berkaitan dengan daerah tersebut.
“Aksi itu sangat disayangkan, apalagi mengatasnamakan masyarakat Halmahera Utara. Sepengetahuan kami, kelompok yang melakukan demonstrasi bukan berasal dari Halmahera Utara,” ujar Sudarmin dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Dia mengatakan masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh narasi yang berkembang dari aksi tersebut. Menurutnya, warga Halmahera Utara sebaiknya tetap menjaga persatuan dan fokus mendukung pembangunan daerah.
“Mereka tidak mengetahui kondisi Halmahera Utara yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh opini-opini yang justru dapat memecah belah persatuan,” katanya.
Sudarmin juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad.
Dia menilai, meski baru sekitar satu tahun memimpin daerah, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyelesaian kewajiban keuangan yang menurutnya merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
“Pemkab telah menyelesaikan utang bawaan pemerintahan sebelumnya sebesar Rp24 miliar, membayar utang belanja modal sekitar Rp48 miliar, serta menata kembali regulasi pengelolaan keuangan sesuai pos anggaran masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, Sudarmin menyebut sejumlah proyek pembangunan yang akan segera direalisasikan, di antaranya pembangunan rumah sakit daerah melalui kerja sama dengan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) senilai sekitar Rp200 miliar.
Kemudian pembangunan jaringan irigasi di Kao Barat, Leleoto, dan Yaro dengan nilai sekitar Rp110 miliar, pembangunan Jalan Leleani–Polres Gamhoku sebesar Rp24 miliar, Jalan Hotmix Dirumah–Apulea senilai Rp20 miliar, Jembatan Gulo–Tonuo sebesar Rp6,7 miliar, pembangunan bronjong dan drainase di wilayah Loloda sekitar Rp10 miliar, penyediaan sumur bor di Kao Barat senilai Rp10 miliar, serta pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
“Semua program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung berbagai program strategis pemerintah agar pembangunan Halmahera Utara terus berjalan dan daerah ini semakin maju,” tutupnya.(val)
